Waspadai Klaster COVID-19 di Perkantoran, Gubernur : Tetap Pakai Masker di Ruangan

MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah meminta agar semua pihak mewaspadai kemunculan klaster COVID-19 perkantoran. Kata gubernur, peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia sedikit banyak berasal dari klaster perkantoran. Baca : Update COVID-19 Sulsel 21 September: 36 Kasus Positif Baru, 96 Pasien Sembuh

"Kita melihat kasus Jakarta, kasus Jakarta ini perlu diantisipasi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu itu kita sudah mengundang semua stakeholder yang ada," papar Nurdin usai memberikan arahan dalam rapat koordinasi di Posko Gugus Tugas COVID-19 Kota Makassar, kemarin.

Nurdin menegaskan, pejabat pemerintahan tidak boleh menganggap enteng persoalan ini. Penularan COVID-19 , tidak memandang tempat, bahkan golongan orang tertentu. Makanya dia meminta, protokol kesehatan secara ketat harus dilaksanakan.

"Saya pikir, kalau kita mau terhindar dari COVID-19 ini kunci pada tingkat kesadaran, disiplin kita menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan. Kadang kita lupa karena kita sudah hidup 'normal' kembali," kata Nurdin mengingatkan.

Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel terkait analisis klaster COVID-19 di Sulsel, beberapa kabupaten/kota berkontribusi pada peningkatan kasus COVID-19 dari klaster kantor. Di Kota Makassar, misalnya, tercatat 22 klaster COVID-19 , diantaranya dari klaster perkantoran, tenaga kesehatan, kampus, hingga keluarga.

Maka itu dia berharap, pejabat pemerintahan minimal tetap menggunakan masker jika di dalam ruang kantor. "Di ruangan pun kita perlu pakai masker. Kuncinya protokol kesehatan yang ketat," tegas Nurdin.

Selain itu, ancamana kemunculan klaster baru COVID-19 dalam Pilkada diharapkan tidak terjadi. Meski diakui Nurdin, efek dari tahapan Pilkada di Sulsel, khususnya Kota Makassar, mulai kelihatan. Ditunjukkan dari adanya peningkatan kasus beberapa hari belakangan.

"Kota Makassar ini sejak awal jadi episentrum penularan. Kita beberapa minggu terakhir tentu kita sangat senang melihat pertumbuhan kasus COVID-19 di Makassar, karena Rt kita udah di bawah 1. Tetapi setelah tahapan pilkada ini masuk, ini mulai terjadi peningkatan kasus," sebut dia.

Kata Nurdin, Makassar masih perlu upaya ekstra untuk bisa mengendalkan laju penularan COVID-19 . Diapun meminta, agar sebuah aparat pemerintah terus bersinergi dalam upaya pencegahan COVID-19 . Dengan memperkuat kolaborasi dari tingkat terbawah, dari kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW.

"Saya ingin Makassar ini betul-betul kita kerja ekstra. Karena kalau Kota Makassar bisa selesai, maka 90% korona di Sulsel bisa diselesaikan. Jadi saya sampaikan kepada seluruh camat, pak camat koordinasi dengan masing-masinh lurahnya, kelurahan di bawah ada unsur TNI Polri. Ya minimal door to door kita sampaikan edukasi ke warga," tandas Nurdin.

Sementara Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menegaskan, pihaknya saat ini tengah gencar melakukan tracing hingga testing melalui swab massal di sejumlah titik di tiap kecamatan yang memiliki angka kasus tertinggi.

Selain itu pelaksanaan operasi yustisi dengan melibatkan aparat pemerintah, hingga TNI/Polri masih dilakukan. Sebagai upaya pendisiplinan peningkatan kesadaran masyarakat akan pelaksanaan protokol kesehatan. Operasi yang digelar beberapa hari terakhir ini dinilai mampu memperlambat waktu laju penularan COVID-19 .

"Walau memang terjadi kecenderungan peningkatan tapi dengan adanya operasi yustisi ini, bisa kita tekan percepatannya (laju penularan COVID-19 ) itu. Mudah-mudahan bisa kita kendalikan kembali dan bisa melandai kembali," papar Rudy. Baca Juga : KPU Usul Pilkada Serentak 2020 Terapkan Kotak Suara Keliling

Tidak hanya meningkatkan kesadaran warga, momen Pilkada serentak khususnya di Kota Makassar diharapkan bisa menjadi momen edukasi bagi para kandidat atau paslon ke masyarakat. Dengan membantu pemerintah ikut mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan pilkada.

Hal ini ditekankan Rudy terkait potensi Pilkada yang bisa memunculkan klaster baru COVID-19 . Utamanya pada aktivitas pengerahan massa saat tahapan pilkada berlangsung yang bisa memicu penularan lebih meluas.

"Kalau calon-calon ini cuman mampu berkata-kata saya ini pro rakyat-pro rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan protokol kesehatan, bagaimana? Harusnya wujud kecintaan kita kepada masyarakat ditunjukkan, bukan hanya kata-kata tapi dengan perilaku," harap Rudy.

Diketahui, laju penularan COVID-19 di Sulsel cenderung fluktuatif. Hal itu ditunjukkan dengan masih adanya kasus positif COVID-19 terlapor tiap harinya. Sejak kemarin, dilaporkan ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 45 kasus baru.

Penambahan kasus baru positif COVID-19 itu tersebar di Kota Makassar sebanyak 18 kasus. Kemudian disusul Parepare 15, Wajo 2, Sidrap 2, serta Wajo dan Palopo masing-masing penambahan 1 kasus baru. Baca Lagi : Positif COVID-19, Ketua KPU Sulsel Faisal Amir Dirawat Bersama Istrinya

Dengan begitu, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel hingga tanggal 21 September 2020, akumulasi kasus COVID-19 di Sulsel dilaporkan sudah mencapai 14.403 kasus positif. Namun 10.663 diantaranya telah dinyatakan sembuh, dan 400 lainnya meninggal dunia.