Beban Operasional Melonjak, Gapasdap Minta Pemerintah Selamatkan Industri Penyeberangan

Untuk itu, Gapasdap secara tegas mendorong Kemenhub agar tidak sekadar mencatat keluhan, tetapi segera menghadirkan kebijakan nyata, antara lain insentif operasional yang terukur dan tepat sasaran, termasuk relaksasi PNBP dan biaya sertifikasi kapal. Kemudian, penataan ulang biaya kepelabuhanan dan layanan penyeberangan agar lebih rasional dan berkeadilan.

Selain itu, Kebijakan yang setara antara operator BUMN dan swasta, guna menghindari distorsi persaingan usaha. Percepatan perbaikan infrastruktur pelabuhan penyeberangan yang selama ini justru menambah inefisiensi biaya.

“Jangan sampai negara baru bertindak setelah industri ini kolaps atau layanan penyeberangan terganggu. Pencegahan selalu lebih murah daripada penanganan krisis,” ucapnya.

Gapasdap menegaskan permintaan insentif bukan bentuk pembangkangan terhadap regulasi, melainkan ikhtiar menyelamatkan ekosistem transportasi penyeberangan nasional agar tetap mampu melayani masyarakat secara aman, berkelanjutan, dan berdaya saing.

“Sebagai asosiasi nasional, Gapasdap siap berdialog dan bekerja sama dengan Pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang realistis, berpihak pada kepentingan nasional, dan menjaga kelangsungan industri penyeberangan sebagai tulang punggung konektivitas Indonesia,” paparnya.