34 Kejadian Bencana di Januari 2026, Sebanyak Rp12,49 Miliar Bantuan Disalurkan

JAKARTA - Sepanjang awal tahun 2026, Kementerian Sosial mencatat sebanyak 34 kejadian bencana yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Untuk merespons situasi darurat tersebut, pemerintah telah menyalurkan bantuan logistik senilai Rp12,49 miliar guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Komitmen penanganan kebencanaan ini menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Selasa (27/1/2026), yang membahas evaluasi kinerja tahun 2025 serta arah kebijakan dan program sosial pada tahun anggaran 2026.

Gus Ipul menegaskan, penanganan bencana menjadi prioritas utama Kementerian Sosial, seiring meningkatnya intensitas kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.

Baca juga: Singgung Kemacetan Jakarta Pagi dan Sore, Pramono Dorong Warga Beralih ke Transum



“Negara memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi, sekaligus mendorong pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana,” ujar Gus Ipul.

Selain penyaluran bantuan logistik, Kemensos juga memberikan santunan ahli waris, bantuan hunian sementara, jaminan hidup, serta penguatan ekonomi bagi warga terdampak bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan berkelanjutan.

Menurut Gus Ipul, upaya penanganan bencana juga diperkuat melalui langkah antisipatif, antara lain dengan menyiapkan cadangan logistik, meningkatkan kesiapsiagaan sumber daya manusia, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pilar-pilar sosial, khususnya di wilayah rawan bencana.

“Kita ingin bantuan sosial tidak menimbulkan ketergantungan, tetapi menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bangkit dan mandiri,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian Sosial sepanjang tahun 2025, termasuk dalam respons cepat terhadap situasi darurat dan bencana.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan bahwa kehadiran negara melalui berbagai program sosial, termasuk penanganan bencana, dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saya mengapresiasi pendekatan dan komunikasi Kementerian Sosial dalam menjaga amanah penyelenggaraan keuangan negara. Kehadiran Kemensos melalui berbagai program sosial nyata dirasakan masyarakat,” ujar Hidayat.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, I Ketut Kariyasa Adnyana, juga mengapresiasi capaian kinerja Kemensos, terutama dalam menjalankan program-program strategis di tengah keterbatasan anggaran.

“Kami mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial yang dalam keterbatasan anggaran tetap berupaya menjalankan program-program strategis dan melaksanakan arahan Presiden,” katanya.

Pada tahun anggaran 2026, pagu alokasi anggaran Kementerian Sosial tercatat sebesar Rp84,44 triliun, dengan lebih dari 92 persen dialokasikan untuk belanja non-operasional yang langsung menyasar program perlindungan sosial, termasuk penanganan kebencanaan.

DPR RI mendorong agar penguatan perencanaan dan penganggaran terus dilakukan, sehingga penanganan bencana dan perlindungan sosial dapat menjangkau lebih luas masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan dan kemiskinan tinggi.