Mendagri Minta Tambah BKO 5.000 Personel TNI-Polri untuk Bersihkan Lumpur Pascabencana Sumatera
Sabtu, 10 Januari 2026 - 13:52 WIB
loading...
A
A
A
Tito menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menggenjot pemulihan karena rangkaian libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah usai, sementara bulan Ramadan belum dimulai. “Kemarin waktu itu beliau nambah 1.000 sebelum Nataru, alasan Pak Kapolri karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru (Natal dan Tahun Baru). Nah sekarang Nataru sudah selesai.”
Selain TNI dan Polri, Tito juga menyoroti peran sekolah-sekolah kedinasan dalam membantu pemulihan. Ia menilai kehadiran para praja dan taruna terbukti efektif mempercepat pembersihan fasilitas pemerintahan.
“Kami saja kemarin kirim 1.200 Praja IPDN itu hanya bisa fokus di tempat-tempat kedinasannya di Tamiang saja. Kita belum lihat di Aceh Timur masalah, Gayo Lues ada masalah, nanti kita akan lihat,” ujarnya.
Namun demikian, Tito menekankan bahwa percepatan pemulihan juga bergantung pada kesiapan anggaran daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menggerakkan APBD tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pusat.
“Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa namanya itu, minta semua dari Satgas, minta dari kementerian, tidak. Mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus cepat di-disburse, di-delivery-nya cepat APBD-nya sesegera mungkin,” paparnya.
Selain TNI dan Polri, Tito juga menyoroti peran sekolah-sekolah kedinasan dalam membantu pemulihan. Ia menilai kehadiran para praja dan taruna terbukti efektif mempercepat pembersihan fasilitas pemerintahan.
“Kami saja kemarin kirim 1.200 Praja IPDN itu hanya bisa fokus di tempat-tempat kedinasannya di Tamiang saja. Kita belum lihat di Aceh Timur masalah, Gayo Lues ada masalah, nanti kita akan lihat,” ujarnya.
Namun demikian, Tito menekankan bahwa percepatan pemulihan juga bergantung pada kesiapan anggaran daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menggerakkan APBD tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pusat.
“Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa namanya itu, minta semua dari Satgas, minta dari kementerian, tidak. Mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus cepat di-disburse, di-delivery-nya cepat APBD-nya sesegera mungkin,” paparnya.
(rca)
Lihat Juga :
