Mendagri Minta Tambah BKO 5.000 Personel TNI-Polri untuk Bersihkan Lumpur Pascabencana Sumatera
Sabtu, 10 Januari 2026 - 13:52 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tambahan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari TNI dan Polri sebanyak 5.000 personel guna mempercepat pembersihan lumpur pascabencana Sumatera. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tambahan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari TNI dan Polri sebanyak 5.000 personel guna mempercepat pembersihan lumpur pascabencana Sumatera. Permintaan itu disampaikan untuk mendukung percepatan pemulihan sebelum memasuki bulan Ramadan.
“Kami sependapat dengan temuan Satgas DPR RI pembersihan lumpur harus dipercepat. Jadi memang jalan-jalan relatif bagus meskipun ada juga masalah nanti, tapi pembersihan lumpur ini sangat penting sekali,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatera antara DPR RI dan pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menegaskan pentingnya penambahan personel guna mempercepat proses pembersihan lumpur yang masih meluas di sejumlah daerah terdampak.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Kompensasi Rumah Rusak Pascabencana Sumatera, Mendagri Ungkap Nilainya
Lebih lanjut, Tito menyampaikan langsung permintaannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saat menghadiri taklimat dari Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
“Nah untuk itu, kekuatan yang ada menurut saya harus ditambah, tambahan BKO TNI dan Polri. Saya waktu di Hambalang, saya sampaikan kepada Pak Kapolri, bisa tidak kira-kira ditambah 5.000 lagi,” jelasnya.
Tito menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menggenjot pemulihan karena rangkaian libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah usai, sementara bulan Ramadan belum dimulai. “Kemarin waktu itu beliau nambah 1.000 sebelum Nataru, alasan Pak Kapolri karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru (Natal dan Tahun Baru). Nah sekarang Nataru sudah selesai.”
Selain TNI dan Polri, Tito juga menyoroti peran sekolah-sekolah kedinasan dalam membantu pemulihan. Ia menilai kehadiran para praja dan taruna terbukti efektif mempercepat pembersihan fasilitas pemerintahan.
“Kami saja kemarin kirim 1.200 Praja IPDN itu hanya bisa fokus di tempat-tempat kedinasannya di Tamiang saja. Kita belum lihat di Aceh Timur masalah, Gayo Lues ada masalah, nanti kita akan lihat,” ujarnya.
Namun demikian, Tito menekankan bahwa percepatan pemulihan juga bergantung pada kesiapan anggaran daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menggerakkan APBD tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pusat.
“Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa namanya itu, minta semua dari Satgas, minta dari kementerian, tidak. Mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus cepat di-disburse, di-delivery-nya cepat APBD-nya sesegera mungkin,” paparnya.
“Kami sependapat dengan temuan Satgas DPR RI pembersihan lumpur harus dipercepat. Jadi memang jalan-jalan relatif bagus meskipun ada juga masalah nanti, tapi pembersihan lumpur ini sangat penting sekali,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatera antara DPR RI dan pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menegaskan pentingnya penambahan personel guna mempercepat proses pembersihan lumpur yang masih meluas di sejumlah daerah terdampak.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Kompensasi Rumah Rusak Pascabencana Sumatera, Mendagri Ungkap Nilainya
Lebih lanjut, Tito menyampaikan langsung permintaannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saat menghadiri taklimat dari Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
“Nah untuk itu, kekuatan yang ada menurut saya harus ditambah, tambahan BKO TNI dan Polri. Saya waktu di Hambalang, saya sampaikan kepada Pak Kapolri, bisa tidak kira-kira ditambah 5.000 lagi,” jelasnya.
Tito menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menggenjot pemulihan karena rangkaian libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah usai, sementara bulan Ramadan belum dimulai. “Kemarin waktu itu beliau nambah 1.000 sebelum Nataru, alasan Pak Kapolri karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru (Natal dan Tahun Baru). Nah sekarang Nataru sudah selesai.”
Selain TNI dan Polri, Tito juga menyoroti peran sekolah-sekolah kedinasan dalam membantu pemulihan. Ia menilai kehadiran para praja dan taruna terbukti efektif mempercepat pembersihan fasilitas pemerintahan.
“Kami saja kemarin kirim 1.200 Praja IPDN itu hanya bisa fokus di tempat-tempat kedinasannya di Tamiang saja. Kita belum lihat di Aceh Timur masalah, Gayo Lues ada masalah, nanti kita akan lihat,” ujarnya.
Namun demikian, Tito menekankan bahwa percepatan pemulihan juga bergantung pada kesiapan anggaran daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menggerakkan APBD tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pusat.
“Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa namanya itu, minta semua dari Satgas, minta dari kementerian, tidak. Mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus cepat di-disburse, di-delivery-nya cepat APBD-nya sesegera mungkin,” paparnya.
(rca)
Lihat Juga :
