Kisruh Penutupan TPA Cipeucang, Pemkot Tangsel Janjikan Solusi Konkret
Sabtu, 20 Desember 2025 - 13:26 WIB
loading...
Polemik operasional TPA Cipeucang mencapai puncaknya setelah ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Serpong (FPS) menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Tangsel, Kamis (18/12/2025). Foto: Dok Sindonews
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Polemik operasional TPA Cipeucang mencapai puncaknya setelah ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Serpong (FPS) menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Tangsel, Kamis (18/12/2025). Warga menuntut pembukaan kembali TPA, namun dengan perbaikan sistem pengelolaan mengingat sampah mulai menggunung di berbagai ruas jalan protokol akibat penghentian aktivitas pembuangan.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Selatan Tb Asep Nurdin mengatakan, pihaknya sama sekali tidak tinggal diam. Koordinasi antarinstansi terus dilakukan secara intensif untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif.
Baca juga: Tangsel Darurat Sampah Imbas Penutupan TPA Cipeucang, DPRD Gulirkan Pansus
"Saat ini fokus utama kami menghadirkan solusi konkret, mulai dari percepatan penataan lahan di Cipeucang hingga optimalisasi pengangkutan sampah yang sempat tertunda," ujar Asep, Jumat (19/12/2025).
Pemkot tengah menyusun langkah jangka panjang agar permasalahan serupa tidak berulang. "Kami memahami keresahan warga baik yang terdampak langsung di sekitar TPA maupun warga yang terganggu oleh tumpukan sampah di jalan. Tujuannya satu, solusi komprehensif yang menjamin kebersihan kota sekaligus kenyamanan warga sekitar," ungkapnya.
Sejalan dengan upaya pemerintah, Pengamat Kebijakan Publik Anisa Widyanti menilai situasi ini sebagai ujian kohesi sosial. Penutupan TPA tanpa solusi transisi telah menciptakan ketimpangan, di mana warga di kecamatan lain menjadi korban karena lingkungan mereka berubah menjadi TPA ilegal.
“Secara sosiologis, kota adalah organisme yang saling tergantung. Jika satu fungsi berhenti, seluruh sistem akan sakit. Di sini peran Pemkot sebagai mediator sangat krusial untuk mengedepankan hakikat budaya gotong royong dan tenggang rasa antara kepentingan operasional kota dan kesejahteraan warga lokal," ujar Anisa.
Agar solusi yang disebut konkret dan komprehensif dapat dirasakan merata, berikut langkah tambahan yang disarankan supaya Pemkot Tangsel segera beralih dari sistem open dumping ke teknologi pengolahan sampah modern.
![Kisruh Penutupan TPA Cipeucang, Pemkot Tangsel Janjikan Solusi Konkret]()
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Selatan Tb Asep Nurdin. Foto: Ist
“Seperti insinerasi ramah lingkungan untuk meminimalisir dampak bau dan polusi. Kemudian memformalkan skema kompensasi, mulai dari jaminan akses air bersih hingga peningkatan fasilitas kesehatan di sekitar TPA,” katanya.
Anisa juga mendorong pengolahan sampah selesai di tingkat hulu (kecamatan/kelurahan) agar beban yang masuk ke TPA Cipeucang berkurang signifikan. Kemudian, Pemkot Tangsel perlu terus mengkomunikasikan progres penataan TPA secara berkala agar tidak terjadi misinformasi yang memicu aksi massa susulan.
“Penanganan sampah di Tangsel memerlukan sinkronisasi antara kerja teknis pemerintah dan pemahaman sosiologis masyarakat. Dengan komitmen Pemkot untuk terus bergerak dan dukungan masyarakat berdialog, krisis ini diharapkan dapat segera teratasi,” ujarnya.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Selatan Tb Asep Nurdin mengatakan, pihaknya sama sekali tidak tinggal diam. Koordinasi antarinstansi terus dilakukan secara intensif untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif.
Baca juga: Tangsel Darurat Sampah Imbas Penutupan TPA Cipeucang, DPRD Gulirkan Pansus
"Saat ini fokus utama kami menghadirkan solusi konkret, mulai dari percepatan penataan lahan di Cipeucang hingga optimalisasi pengangkutan sampah yang sempat tertunda," ujar Asep, Jumat (19/12/2025).
Pemkot tengah menyusun langkah jangka panjang agar permasalahan serupa tidak berulang. "Kami memahami keresahan warga baik yang terdampak langsung di sekitar TPA maupun warga yang terganggu oleh tumpukan sampah di jalan. Tujuannya satu, solusi komprehensif yang menjamin kebersihan kota sekaligus kenyamanan warga sekitar," ungkapnya.
Sejalan dengan upaya pemerintah, Pengamat Kebijakan Publik Anisa Widyanti menilai situasi ini sebagai ujian kohesi sosial. Penutupan TPA tanpa solusi transisi telah menciptakan ketimpangan, di mana warga di kecamatan lain menjadi korban karena lingkungan mereka berubah menjadi TPA ilegal.
“Secara sosiologis, kota adalah organisme yang saling tergantung. Jika satu fungsi berhenti, seluruh sistem akan sakit. Di sini peran Pemkot sebagai mediator sangat krusial untuk mengedepankan hakikat budaya gotong royong dan tenggang rasa antara kepentingan operasional kota dan kesejahteraan warga lokal," ujar Anisa.
Agar solusi yang disebut konkret dan komprehensif dapat dirasakan merata, berikut langkah tambahan yang disarankan supaya Pemkot Tangsel segera beralih dari sistem open dumping ke teknologi pengolahan sampah modern.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Selatan Tb Asep Nurdin. Foto: Ist
“Seperti insinerasi ramah lingkungan untuk meminimalisir dampak bau dan polusi. Kemudian memformalkan skema kompensasi, mulai dari jaminan akses air bersih hingga peningkatan fasilitas kesehatan di sekitar TPA,” katanya.
Anisa juga mendorong pengolahan sampah selesai di tingkat hulu (kecamatan/kelurahan) agar beban yang masuk ke TPA Cipeucang berkurang signifikan. Kemudian, Pemkot Tangsel perlu terus mengkomunikasikan progres penataan TPA secara berkala agar tidak terjadi misinformasi yang memicu aksi massa susulan.
“Penanganan sampah di Tangsel memerlukan sinkronisasi antara kerja teknis pemerintah dan pemahaman sosiologis masyarakat. Dengan komitmen Pemkot untuk terus bergerak dan dukungan masyarakat berdialog, krisis ini diharapkan dapat segera teratasi,” ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
