Dwikorita Karnawati: Multi Bencana Sumatera Perlu Mekanisme Penanganan Khusus

Karena itu, menurutnya, pemulihan memerlukan mekanisme khusus yang bekerja cepat, taktis, dan masif, terpisah dari pola rutin, agar penanganan darurat tidak menambah korban. Koordinasi lintas sektor juga harus diperkuat.

Mantan Rektor UGM inimengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki model efektif melalui BRR NAD–Nias pascatsunami 2004, yang secara khusus dibentuk untuk mempercepat rekonstruksi karena bekerja dengan mandat dan kewenangan terintegrasi.

“Dengan skala kerusakan sebesar ini, mekanisme rutin tampaknya tidak lagi memadai. Kita memerlukan lembaga lintas sektor yang mampu bekerja terpadu dan cepat,” jelasnya.

Ia merekomendasikan pemerintah segera menyusun kajian komprehensif bersama kementerian teknis, BNPB, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas kebencanaan. Kajian ini harus memasukkan faktor perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan proyeksi bahaya hidrometeorologi, sehingga kebutuhan rekonstruksi dan rehanilitasi dapat dirumuskan secara tepat dan holistik.

“Pemulihan harus disiapkan untuk menghadapi kejadian ekstrem yang berpotensi berulang,” tegas Dwikorita.

Diamenekankan bahwa pembentukan lembaga (Badan) khusus bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah strategis agar negara hadir sepenuhnya dalam membangun kembali Sumut, Sumbar, dan Aceh di tengah perubahan iklim yang semakin meningkatkan risiko bencana.