Lukmanul Hakim Soroti Penghakiman Publik terhadap Zulkifli Hasan soal Bencana Sumatra
Rabu, 10 Desember 2025 - 22:06 WIB
loading...
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Polemik seputar siapa yang mesti bertanggung jawab atas rangkaian bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra memasuki babak baru. Alih-alih menunggu hasil penyelidikan resmi, perdebatan publik justru mengarah pada saling tuding, dan kali ini nama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali diposisikan sebagai kambing hitam.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, menyebut fenomena tersebut sebagai brutalisasi politik, sebuah praktik komunikasi publik yang, menurutnya, tidak hanya mencemaskan, tetapi mengerikan bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat.
"Saya katakan fenomena ini bukan hanya mencemaskan, tapi mengerikan terhadap kelangsungan kehidupan bersama yang adil dan beradab," kata Lukman Hakim dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).
Lukman menangkap ada gejala tidak sehat di ruang komunikasi publik dengan mengkait-kaitkan terjadinya bencana alam dengan kebijakan alam seorang pejabat publik. Fenomena ini kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan "balas dendam politik" yang potensial berkembang sebagai tradisi buruk dalam demokrasi.
"Boleh saja seorang pejabat publik diminta pertanggung jawabannya, tapi pakai proses yang benarlah. Jangan dengan penggalan sepotong cerita terus membuat kesimpulan dan menjatuhkan vonis seseorang bersalah," kata Bang Lukman, sapaan akrabnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, menyebut fenomena tersebut sebagai brutalisasi politik, sebuah praktik komunikasi publik yang, menurutnya, tidak hanya mencemaskan, tetapi mengerikan bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat.
"Saya katakan fenomena ini bukan hanya mencemaskan, tapi mengerikan terhadap kelangsungan kehidupan bersama yang adil dan beradab," kata Lukman Hakim dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).
Lukman menangkap ada gejala tidak sehat di ruang komunikasi publik dengan mengkait-kaitkan terjadinya bencana alam dengan kebijakan alam seorang pejabat publik. Fenomena ini kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan "balas dendam politik" yang potensial berkembang sebagai tradisi buruk dalam demokrasi.
"Boleh saja seorang pejabat publik diminta pertanggung jawabannya, tapi pakai proses yang benarlah. Jangan dengan penggalan sepotong cerita terus membuat kesimpulan dan menjatuhkan vonis seseorang bersalah," kata Bang Lukman, sapaan akrabnya.
Lihat Juga :
