Pandemi Covid-19, Aktifitas Anggota Dewan Sidoarjo Harus Tetap Berjalan
Senin, 04 Mei 2020 - 14:43 WIB
loading...
A
A
A
Rahmat berpesan agar pimpinan dewan di Sidoarjo dapat menghindari langkah-langkah atau kebijakan yang keliru dan berdampak merugikan rakyat banyak.
Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Hadi Ismanto menyatakan pandangan yang relatif sama. “DPRD Sidoarjo harus tetap berkinerja karena fungsi kontrol dan pengawasan saat pemberlakukan PSBB ini menjadi penting, apalagi pada saat bersamaan pemerintah atau eksekutif [pemerintah daerah] Sidoarjo juga sedang mengucurkan sejumlah program bantuan sosial termasuk yang dari pemerintah pusat dan provinsi,” kata Hadi.
Skema bantuan sosial, kata Hadi, baik yang bertumpu pada program keluarga harapan, bantuan pemerintah non tunai, program kartu pra kerja atau bantuan langsung tunai dari Dana Desa serta bantuan sosial dari pemkab atau pemprov Jatim mesti diawasi dan dipandu agar bisa tepat sasaran.
“Harapan besarnya dengan tepat sasaran serta tidak terjadi dublikasi maka dampak perekonomian akibat wabah pandemi covid-19 warga Sidoarjo yang tersebar di 18 kecamatan bisa diringankan. Dan fungsi kontrol itu yang efektif tetap melekat pada anggota DPRD Sidoarjo,” ungkapnya.
Pengaduan masyarakat, kata hadi, mesti bisa direspon secara cepat sehingga masalah yang dihadapi warga Sidoarjo bisa segera mendapat solusi dan penanganan. “Karena biasanya yang bertugas oprak-oprak eksekutif khan legislatif, lha klo legislatifnya kendor semangat dan kinerjanya bisa berdampak banyak pada penanganan Covid-19,” terangnya.
Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Hadi Ismanto menyatakan pandangan yang relatif sama. “DPRD Sidoarjo harus tetap berkinerja karena fungsi kontrol dan pengawasan saat pemberlakukan PSBB ini menjadi penting, apalagi pada saat bersamaan pemerintah atau eksekutif [pemerintah daerah] Sidoarjo juga sedang mengucurkan sejumlah program bantuan sosial termasuk yang dari pemerintah pusat dan provinsi,” kata Hadi.
Skema bantuan sosial, kata Hadi, baik yang bertumpu pada program keluarga harapan, bantuan pemerintah non tunai, program kartu pra kerja atau bantuan langsung tunai dari Dana Desa serta bantuan sosial dari pemkab atau pemprov Jatim mesti diawasi dan dipandu agar bisa tepat sasaran.
“Harapan besarnya dengan tepat sasaran serta tidak terjadi dublikasi maka dampak perekonomian akibat wabah pandemi covid-19 warga Sidoarjo yang tersebar di 18 kecamatan bisa diringankan. Dan fungsi kontrol itu yang efektif tetap melekat pada anggota DPRD Sidoarjo,” ungkapnya.
Pengaduan masyarakat, kata hadi, mesti bisa direspon secara cepat sehingga masalah yang dihadapi warga Sidoarjo bisa segera mendapat solusi dan penanganan. “Karena biasanya yang bertugas oprak-oprak eksekutif khan legislatif, lha klo legislatifnya kendor semangat dan kinerjanya bisa berdampak banyak pada penanganan Covid-19,” terangnya.
(msd)
Lihat Juga :
