Pengasuh Pesantren Buntet Minta Rais Aam, Ketum, dan Sekjen PBNU Mundur
Selasa, 02 Desember 2025 - 21:53 WIB
loading...
A
A
A
"Kenapa mereka harus mundur? Karena di bawah kepemimpinan tiga orang ini, PBNU paling bermasalah dalam sejarah," ujarnya.
Menurut Gus Faris, berbagai persoalan yang muncul di PBNU periode ini berakar dari kesalahan dalam proses rekrutmen pengurus. Ia mencontohkan penunjukan Mardani Maming sebagai bendahara umum PBNU, yang kemudian ditangkap oleh KPK terkait kasus gratifikasi tambang saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.
"Ironisnya, sesaat setelah ditangkap, Ketum PBNU malah konferensi pers akan melakukan pendampingan hukum. Harusnya ketum bilang Maming kami berhentikan dan kami hormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan," tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti masalah pengelolaan tambang yang memicu munculnya banyak faksi di tubuh PBNU. Menurut Gus Faris, masing-masing faksi berlomba untuk mengelola tambang yang diberikan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dan dalam analisa saya mereka berlomba mengelola tambang itu bukan untuk kebesaran PBNU, tetapi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi maupun kelompok. Padahal dalam Bahtsul Masail 2012, PBNU menegaskan pengelolaan tambang haram jika dilakukan swasta," tambahnya.
Menurut Gus Faris, berbagai persoalan yang muncul di PBNU periode ini berakar dari kesalahan dalam proses rekrutmen pengurus. Ia mencontohkan penunjukan Mardani Maming sebagai bendahara umum PBNU, yang kemudian ditangkap oleh KPK terkait kasus gratifikasi tambang saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.
"Ironisnya, sesaat setelah ditangkap, Ketum PBNU malah konferensi pers akan melakukan pendampingan hukum. Harusnya ketum bilang Maming kami berhentikan dan kami hormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan," tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti masalah pengelolaan tambang yang memicu munculnya banyak faksi di tubuh PBNU. Menurut Gus Faris, masing-masing faksi berlomba untuk mengelola tambang yang diberikan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dan dalam analisa saya mereka berlomba mengelola tambang itu bukan untuk kebesaran PBNU, tetapi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi maupun kelompok. Padahal dalam Bahtsul Masail 2012, PBNU menegaskan pengelolaan tambang haram jika dilakukan swasta," tambahnya.
(abd)
Lihat Juga :
