Pengasuh Pesantren Buntet Minta Rais Aam, Ketum, dan Sekjen PBNU Mundur
Selasa, 02 Desember 2025 - 21:53 WIB
loading...
Pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet KH Faris Fuad Hasyim meminta Rais Aam, Ketua Umum, dan Sekjen untuk secara ksatria mengundurkan diri dari PBNU. FOTO/IST
A
A
A
CIREBON - Pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet KH Faris Fuad Hasyim meminta Rais Aam PBNU KH Miftahul Ahyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya C Staquf, dan Sekjen PBNU KH Saifullah Yusuf untuk secara ksatria mengundurkan diri dari PBNU. Langkah ini dipandang sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan gejolak konflik yang terjadi di tubuh ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.
"Jadi menurut saya tidak hanya Gus Yahya yang harus dicopot, Rais Aam harus dicopot, Sekjennya juga harus dicopot. Jadi segera usulkan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU. Kalau MLB ini tidak bisa terselenggara hari ini, boleh kita menunggu muktamar ke depan dengan catatan ketiga figur tersebut dimohon tidak mencalonkan diri," kata KH Faris Fuad Hasyim, Selasa (2/12/2025).
Gus Faris, sapaan akrab-KH Faris Fuad Hasyim, mengatakan saat ini ada perbedaan pola perjuangan para pengurus NU. Dia menceritakan bagaimana perjuangan KH Fuad Hasyim yang tidak hanya waktu dan pikiran tetapi juga rela menyerahkan semua harta benda demi Nahdlatul Ulama (NU).
"Pernah suatu ketika pembangunan kantor PBNU yang dikomandani KH Manarul Hidayat. Saat diminta bantuan beliau dengan enteng menjual tanah yang ada, bahkan hingga menjual satu-satunya mobil kesayangan beliau," ujarnya.
Gus Faris menyampaikan kekecewaannya atas konflik yang terjadi di tubuh PBNU. Ia menegaskan bahwa persoalan yang muncul belakangan ini merupakan yang paling kompleks dalam sejarah organisasi tersebut. Sejak kecil ia selalu bertanya-tanya mengenai besarnya kecintaan sang ayah, yang ia panggil abah, terhadap NU. Menurutnya, jawaban sang abah sangat sederhana namun bermakna, mencintai NU sama dengan mencintai Indonesia.
"Abah itu pernah menasihati putra-putranya, jangan minta apa-apa kepada NU, tetapi kalau punya apa-apa berikan pada NU," tuturnya.
Terkait polemik pencopotan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf oleh jajaran Syuriah PBNU, Gus Faris menyatakan bahwa langkah tersebut seharusnya tidak berhenti di situ. Ia menilai Rais Aam PBNU KH Miftahul Ahyar dan Sekretaris Jenderal PBNU KH Saifullah Yusuf juga sepatutnya mengundurkan diri.
"Kenapa mereka harus mundur? Karena di bawah kepemimpinan tiga orang ini, PBNU paling bermasalah dalam sejarah," ujarnya.
Menurut Gus Faris, berbagai persoalan yang muncul di PBNU periode ini berakar dari kesalahan dalam proses rekrutmen pengurus. Ia mencontohkan penunjukan Mardani Maming sebagai bendahara umum PBNU, yang kemudian ditangkap oleh KPK terkait kasus gratifikasi tambang saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.
"Ironisnya, sesaat setelah ditangkap, Ketum PBNU malah konferensi pers akan melakukan pendampingan hukum. Harusnya ketum bilang Maming kami berhentikan dan kami hormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan," tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti masalah pengelolaan tambang yang memicu munculnya banyak faksi di tubuh PBNU. Menurut Gus Faris, masing-masing faksi berlomba untuk mengelola tambang yang diberikan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dan dalam analisa saya mereka berlomba mengelola tambang itu bukan untuk kebesaran PBNU, tetapi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi maupun kelompok. Padahal dalam Bahtsul Masail 2012, PBNU menegaskan pengelolaan tambang haram jika dilakukan swasta," tambahnya.
"Jadi menurut saya tidak hanya Gus Yahya yang harus dicopot, Rais Aam harus dicopot, Sekjennya juga harus dicopot. Jadi segera usulkan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU. Kalau MLB ini tidak bisa terselenggara hari ini, boleh kita menunggu muktamar ke depan dengan catatan ketiga figur tersebut dimohon tidak mencalonkan diri," kata KH Faris Fuad Hasyim, Selasa (2/12/2025).
Gus Faris, sapaan akrab-KH Faris Fuad Hasyim, mengatakan saat ini ada perbedaan pola perjuangan para pengurus NU. Dia menceritakan bagaimana perjuangan KH Fuad Hasyim yang tidak hanya waktu dan pikiran tetapi juga rela menyerahkan semua harta benda demi Nahdlatul Ulama (NU).
"Pernah suatu ketika pembangunan kantor PBNU yang dikomandani KH Manarul Hidayat. Saat diminta bantuan beliau dengan enteng menjual tanah yang ada, bahkan hingga menjual satu-satunya mobil kesayangan beliau," ujarnya.
Gus Faris menyampaikan kekecewaannya atas konflik yang terjadi di tubuh PBNU. Ia menegaskan bahwa persoalan yang muncul belakangan ini merupakan yang paling kompleks dalam sejarah organisasi tersebut. Sejak kecil ia selalu bertanya-tanya mengenai besarnya kecintaan sang ayah, yang ia panggil abah, terhadap NU. Menurutnya, jawaban sang abah sangat sederhana namun bermakna, mencintai NU sama dengan mencintai Indonesia.
"Abah itu pernah menasihati putra-putranya, jangan minta apa-apa kepada NU, tetapi kalau punya apa-apa berikan pada NU," tuturnya.
Terkait polemik pencopotan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf oleh jajaran Syuriah PBNU, Gus Faris menyatakan bahwa langkah tersebut seharusnya tidak berhenti di situ. Ia menilai Rais Aam PBNU KH Miftahul Ahyar dan Sekretaris Jenderal PBNU KH Saifullah Yusuf juga sepatutnya mengundurkan diri.
"Kenapa mereka harus mundur? Karena di bawah kepemimpinan tiga orang ini, PBNU paling bermasalah dalam sejarah," ujarnya.
Menurut Gus Faris, berbagai persoalan yang muncul di PBNU periode ini berakar dari kesalahan dalam proses rekrutmen pengurus. Ia mencontohkan penunjukan Mardani Maming sebagai bendahara umum PBNU, yang kemudian ditangkap oleh KPK terkait kasus gratifikasi tambang saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.
"Ironisnya, sesaat setelah ditangkap, Ketum PBNU malah konferensi pers akan melakukan pendampingan hukum. Harusnya ketum bilang Maming kami berhentikan dan kami hormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan," tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti masalah pengelolaan tambang yang memicu munculnya banyak faksi di tubuh PBNU. Menurut Gus Faris, masing-masing faksi berlomba untuk mengelola tambang yang diberikan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dan dalam analisa saya mereka berlomba mengelola tambang itu bukan untuk kebesaran PBNU, tetapi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi maupun kelompok. Padahal dalam Bahtsul Masail 2012, PBNU menegaskan pengelolaan tambang haram jika dilakukan swasta," tambahnya.
(abd)
Lihat Juga :
