Target Pendapatan Daerah Sulsel Turun Rp693 Miliar Lebih
Senin, 14 September 2020 - 07:04 WIB
loading...
Pendapatan daerah Pemprov Sulsel diestimasi akan menurun di APBD Perubahan 2020. Foto : SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Pendapatan daerah Pemprov Sulsel diestimasi akan menurun di APBD Perubahan 2020 . Hal ini tergambar dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020 Pemprov Sulsel . Baca : Tarif Tol Layang Berlaku Februari 2021, 4 Gerbang Lainnya Menyesuaikan
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel , Junaedi menjelaskan dalam pada APBD pokok tahun anggaran 2020 yang ditetapkan sebelumnya, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp10,3 triliun lebih. Namun pada perubahan PPAS 2020 diestimasi mengalami penurunan 6,67% atau Rp693 miliar lebih menjadi Rp9,7 triliun lebih.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Bappelitbangda Sulsel , pendapatan itu dirincikan salah satunya melalui dari Pendapatan Asli Daerah(PAD). Pada APBD Pokok 2020 PAD ditarget sebesar Rp4,4 triliun lebih. Namun pada perubahan PPAS mengalami penurunan sebesar 10,95% atau Rp492 miliar lebih menjadi Rp4,004 triliun lebih.
Selanjutnya, pendapatan transfer pada APBD Pokok 2020 dianggarkan sebesar Rp5,8 triliun lebih. Namun pada perubahan PPAS mengalami penurunan sebesar 4,61% atau Rp268 miliar lebih menjadi Rp5,5 triliun lebih. Baca Juga : Realisasi Belanja APBD Masih Rendah, Baru Capai 40,66 Persen
Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang dianggap sah, pada APBD Pokok 2020 dianggarkan sebesar Rp81 miliar lebih. Tetapi pada perubahan PPAS mengalami peningkatan sebesar 82,79% atau Rp67 miliar lebih menjadi Rp148 miliar lebih.
Edi mengaku, kondisi ini membuat APBD Perubahan 2020 diestimasi mengalami defisit. Karena tidak semua anggaran bisa dikembalikan 100% jika merujuk pada APBD Pokok 2020 yang ditetapkan sebelumnya. Salah satu efeknya, karena ada pengurangan dana transfer dari pusat. "Tentunya ini semua dampak COVID-19, ada penurunan dana transfer ke daerah, hibah ke daerah. Sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa nyaris semua daerah mengalami pelebaran defisit," kata dia.
Meski begitu, dia melanjutkan pihaknya akan terus mendorong agar mampu menutupi kekurangan tersebut. Salah satunya lewat rencana mengusulkan pinjaman ke pemrintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). "Kebijakan pusat menyiapkan dana PEN ini untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah ada dalam APBD, tapi dalam tanda kutip, anggarannya kemarin di-refocusing untuk penanganan COVID-19," tandas Edi.
Sebelumnya Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah menjelaskan, program PEN ini hadir akibat rasionalisasi berbagai anggaran dari pusat. Khususnya dana transfer seperti dana alokasi khusus (DAK) yang ditarik ke pusat. Sehingga oleh pemerintah, mengalokasikan anggaran untuk mengganti lewat skema pinjaman.
"Dengan anggaran yang tersedia, lebih banyak yang bermohon daripada yang akan mendapatkan. Maka kalau kita dapat ini, harus disyukuri, karena ini adalah pinjaman dengan bunga nol persen," ucap Nurdin. Baca Lagi : Pinjaman Pemprov Rp2,9 Triliun Tunggu Verifikasi Pusat
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel , Junaedi menjelaskan dalam pada APBD pokok tahun anggaran 2020 yang ditetapkan sebelumnya, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp10,3 triliun lebih. Namun pada perubahan PPAS 2020 diestimasi mengalami penurunan 6,67% atau Rp693 miliar lebih menjadi Rp9,7 triliun lebih.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Bappelitbangda Sulsel , pendapatan itu dirincikan salah satunya melalui dari Pendapatan Asli Daerah(PAD). Pada APBD Pokok 2020 PAD ditarget sebesar Rp4,4 triliun lebih. Namun pada perubahan PPAS mengalami penurunan sebesar 10,95% atau Rp492 miliar lebih menjadi Rp4,004 triliun lebih.
Selanjutnya, pendapatan transfer pada APBD Pokok 2020 dianggarkan sebesar Rp5,8 triliun lebih. Namun pada perubahan PPAS mengalami penurunan sebesar 4,61% atau Rp268 miliar lebih menjadi Rp5,5 triliun lebih. Baca Juga : Realisasi Belanja APBD Masih Rendah, Baru Capai 40,66 Persen
Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang dianggap sah, pada APBD Pokok 2020 dianggarkan sebesar Rp81 miliar lebih. Tetapi pada perubahan PPAS mengalami peningkatan sebesar 82,79% atau Rp67 miliar lebih menjadi Rp148 miliar lebih.
Edi mengaku, kondisi ini membuat APBD Perubahan 2020 diestimasi mengalami defisit. Karena tidak semua anggaran bisa dikembalikan 100% jika merujuk pada APBD Pokok 2020 yang ditetapkan sebelumnya. Salah satu efeknya, karena ada pengurangan dana transfer dari pusat. "Tentunya ini semua dampak COVID-19, ada penurunan dana transfer ke daerah, hibah ke daerah. Sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa nyaris semua daerah mengalami pelebaran defisit," kata dia.
Meski begitu, dia melanjutkan pihaknya akan terus mendorong agar mampu menutupi kekurangan tersebut. Salah satunya lewat rencana mengusulkan pinjaman ke pemrintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). "Kebijakan pusat menyiapkan dana PEN ini untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah ada dalam APBD, tapi dalam tanda kutip, anggarannya kemarin di-refocusing untuk penanganan COVID-19," tandas Edi.
Sebelumnya Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah menjelaskan, program PEN ini hadir akibat rasionalisasi berbagai anggaran dari pusat. Khususnya dana transfer seperti dana alokasi khusus (DAK) yang ditarik ke pusat. Sehingga oleh pemerintah, mengalokasikan anggaran untuk mengganti lewat skema pinjaman.
"Dengan anggaran yang tersedia, lebih banyak yang bermohon daripada yang akan mendapatkan. Maka kalau kita dapat ini, harus disyukuri, karena ini adalah pinjaman dengan bunga nol persen," ucap Nurdin. Baca Lagi : Pinjaman Pemprov Rp2,9 Triliun Tunggu Verifikasi Pusat
(sri)
Lihat Juga :
