Kementerian HAM Sesalkan Penyitaan Buku di Kediri oleh Polisi
Rabu, 24 September 2025 - 14:08 WIB
loading...
Kementerian HAM menilai tindakan Polres Kediri menyita buku kurang tepat dan tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Foto/SindoNews
A
A
A
JATIM - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) turut merespons penyitaan buku yang dilakukan pihak kepolisian saat polisi mengamankan aktivis literasi di Kediri, Jawa Timur. Kementerian HAM menilai tindakan Polres Kediri kurang tepat.
"Langkah tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto," ungkap Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Legislasi Rumadi Ahmad, Rabu (24/9/2025).
Rumadi menjelaskan dalam penanganan aksi seharusnya aparat kepolisian memperhatikan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyinggung kovenan internasional yang juga sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
"Bahwa dalam penanganan aksi aparat harus memperhatikan Hak Asasi Manusia, khususnya sbagaimana diatur dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005," jelas dia.
Baca juga: Peringati HUT ke-80 RI, KemenHAM Gelar Cek Kesehatan Gratis Serentak
Rumadi juga menyebut penyitaan buku tidak sesuai dengan visi Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Sebaliknya, penyitaan buku justru menginterupsi upaya pemerintah dalam memperkuat demokrasi.
"Khususnya Asta Cita I yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, danHAM. Tindakan penyitaan buku justru berpotensi menginterupsi upaya pemerintah dalam memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap HAM," jelas dia.
Baca juga: Program Andalan KemenHAM 2026: Desa Sadar HAM hingga Kampung REDAM
Penyitaan itu juga dinilai akan merusak tradisi literasi masyarakat. Padahal, Presiden Prabowo berkali-kali menyampaikan pentingnya membangun dan menjaga tradisi membaca.
"Kepolisian tidak boleh mengambil langkah eksesif yang merugikan tradisi membaca, karena membaca merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan pentingnya membangun dan menjaga tradisi membaca," tandasnya.
"Langkah tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto," ungkap Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Legislasi Rumadi Ahmad, Rabu (24/9/2025).
Rumadi menjelaskan dalam penanganan aksi seharusnya aparat kepolisian memperhatikan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyinggung kovenan internasional yang juga sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
"Bahwa dalam penanganan aksi aparat harus memperhatikan Hak Asasi Manusia, khususnya sbagaimana diatur dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005," jelas dia.
Baca juga: Peringati HUT ke-80 RI, KemenHAM Gelar Cek Kesehatan Gratis Serentak
Rumadi juga menyebut penyitaan buku tidak sesuai dengan visi Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Sebaliknya, penyitaan buku justru menginterupsi upaya pemerintah dalam memperkuat demokrasi.
"Khususnya Asta Cita I yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, danHAM. Tindakan penyitaan buku justru berpotensi menginterupsi upaya pemerintah dalam memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap HAM," jelas dia.
Baca juga: Program Andalan KemenHAM 2026: Desa Sadar HAM hingga Kampung REDAM
Penyitaan itu juga dinilai akan merusak tradisi literasi masyarakat. Padahal, Presiden Prabowo berkali-kali menyampaikan pentingnya membangun dan menjaga tradisi membaca.
"Kepolisian tidak boleh mengambil langkah eksesif yang merugikan tradisi membaca, karena membaca merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan pentingnya membangun dan menjaga tradisi membaca," tandasnya.
(cip)
Lihat Juga :
