Kekerasan Anak Masih Terjadi Selama Pandemi, Butuh Layanan Integrasi
Jum'at, 11 September 2020 - 08:07 WIB
loading...
A
A
A
Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Dr Alwi, M.Hum menjelaskan, data kekerasan anak memang meningkat tiap tahun. Peningkatan itu sebagian besar didominasi hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual, pencurian, dan perkelahian. “Situasi ini perlu layanan khusus. Terutama pendampingan kepada pelaku, korban dan sanksi. Dan semua ini butuh layanan khusus seperti PKSAI,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai kasus yang terjadi berasal dari berbagai aspek kehidupan. Sehingga tidak ada lembaga tunggal yang memiliki mandat dalam melayani semua aspek dalam perlindungan anak. “PKSAI membuat struktur yang lebih jelas. Karena ada sumber solusi untuk bisa berkolaborasi bersama. Baik itu dari Dinsos, PPA, Diknas, Kesra, PPT, LSM, Kemenag, LPKS dan tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ungkapnya.
Makanya, lanjutnya, ada layanan ideal yang bisa dilakukan mulai dari pencegahan seperti kampanye, kesadaran, pendidikan, mengandeng media, parenting, dan edukasi menyeluruh. “PKSAI juga memiliki manajemen data melalui data layanan serta integrasi pengelolaan dan pengendalian data. Peran SDM serta pekerja sosial ditunjang dengan lembaga jejaring,” jelasnya.
Selain itu, ada juga jenis layanan terintegrasi yang memiliki upaya pencegahan dan pengurangan risiko bagi kelompok rentan. “PKSAI Jatim jadi barometer nasional, kita terus harus menunjukan kinerja optimal untuk mengatasi problem yang dihadapi anak-anak,” sambungnya.
Perkembangan PKSAI tiap tahun juga terus meningkat. Dimulai sejak 2005, saat ini sudah ada 7 PKSAI yang ada di Jatim dan tersebar di berbagai daerah seperti Kab Tulungagung, Kab Jombang, Kab Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kab Kediri, Kota Pasuruan, dan Kab Trenggalek.
Kepala Perwakilan UNICEF untuk Pulau Jawa Arie Rukmantara menuturkan, pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru bagi semua pemangku kepentingan PKSAI, terutama dalam mendeteksi berbagai risiko kerentanan yang akan terjadi kepada anak. Ketika awal pandemi datang, respon yang diberikan oleh masyarakat belum sistematis, bahkan kental dengan sentimen kepanikan.
Ia menambahkan, berbagai kasus yang terjadi berasal dari berbagai aspek kehidupan. Sehingga tidak ada lembaga tunggal yang memiliki mandat dalam melayani semua aspek dalam perlindungan anak. “PKSAI membuat struktur yang lebih jelas. Karena ada sumber solusi untuk bisa berkolaborasi bersama. Baik itu dari Dinsos, PPA, Diknas, Kesra, PPT, LSM, Kemenag, LPKS dan tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ungkapnya.
Makanya, lanjutnya, ada layanan ideal yang bisa dilakukan mulai dari pencegahan seperti kampanye, kesadaran, pendidikan, mengandeng media, parenting, dan edukasi menyeluruh. “PKSAI juga memiliki manajemen data melalui data layanan serta integrasi pengelolaan dan pengendalian data. Peran SDM serta pekerja sosial ditunjang dengan lembaga jejaring,” jelasnya.
Selain itu, ada juga jenis layanan terintegrasi yang memiliki upaya pencegahan dan pengurangan risiko bagi kelompok rentan. “PKSAI Jatim jadi barometer nasional, kita terus harus menunjukan kinerja optimal untuk mengatasi problem yang dihadapi anak-anak,” sambungnya.
Perkembangan PKSAI tiap tahun juga terus meningkat. Dimulai sejak 2005, saat ini sudah ada 7 PKSAI yang ada di Jatim dan tersebar di berbagai daerah seperti Kab Tulungagung, Kab Jombang, Kab Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kab Kediri, Kota Pasuruan, dan Kab Trenggalek.
Kepala Perwakilan UNICEF untuk Pulau Jawa Arie Rukmantara menuturkan, pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru bagi semua pemangku kepentingan PKSAI, terutama dalam mendeteksi berbagai risiko kerentanan yang akan terjadi kepada anak. Ketika awal pandemi datang, respon yang diberikan oleh masyarakat belum sistematis, bahkan kental dengan sentimen kepanikan.
Lihat Juga :
