Wakil Ketua Komisi IV DPR: Perlu Langkah Konkret Pemerintah Atasi Rendahnya Produktivitas Kakao
Selasa, 22 Juli 2025 - 13:22 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menyoroti perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi rendahnya produksi kakao dari petani Indonesia. Foto/Ist
A
A
A
TABANAN - Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menyoroti sejumlah masalah yang dihadapi para petani dalam melakukan budidaya kakao. Perlu langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi rendahnya produksi kakao Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Panggah pada kunjungan Komisi IV ke Cau Cocolate di Kabupaten Tabanan, Bali, Senin, 21 Juli 2025. Panggah menegaskan, kurangnya daya tarik petani, khususnya petani dari generasi muda melakukan budidaya kakao karena mereka merasa tidak mendapatkan nilai tambah yang memadai.
Baca juga: Amerika Siapkan Rp123 Miliar untuk Latih 6.500 Petani Kakao dan Kopi Kecil di Indonesia
“Permasalahan kakao di Indonesia sebenarnya sudah sangat jelas. Salah satu alasan mengapa petani kurang tertarik melakukan budidaya kakao karena mereka tidak mendapatkan nilai tambah yang memadai,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).
Panggah menyebut produktivitas rata-rata kakao di Indonesia masih tergolong rendah yaitu sekitar 800 Kg/hektare, jauh dari produktivitas maksimalnya yakni sebesar 2 ton. “Hal ini seharusnya tidak perlu menjadi wacana berulang. Yang diperlukan adalah gerakan konkret untuk mencapai target maksimal tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Panggah juga menyoroti terkait masalah standard fermentasi kakao. Masalah engganya petani melakukan fermentasi biji kakao yaitu karena petani memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan proses fermentasi.
Selisih harga sekitar Rp2000/Kg dibandingkan harga non-fermentasi atau asalan, tidak cukup menarik, padahal yang diminta standard internasional adalah fermented cacao.
Baca juga: Kakao Dapat Kurangi Risiko Serangan Jantung dan Demensia
“Pemerintah mesti membantu petani, karena napas petani kita pendek. Mereka memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan proses fermentasi meski dari standar mutunya adalah yang difermentasi,” ungkapnya.
Panggah juga menyoroti terkait masalah hirilisasi. Saat ini yang dibutuhkan para petani adalah teknologi pengolahan yang memadai untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan cokelat sangat beragam.
"Dalam hal ini diperlukan peran sektor industri, maka harus ada sinergi yang baik antara sektor perkebunan dan sektor industri, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sektor perkebunan, karena kalau tidak ada sinergi akan jadi mentok. Hilirisasi ini berada dalam rezim industri," jelasnya.
Karena itu, Panggah menekankan perlu ada sinergitas erat antara sektor perkebunan dan industri. "Jika tidak ada kolaborasi yang kuat, upaya hilirisasi akan sulit berjalan. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dibahas, yang terpenting adalah dikerjakan," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Panggah pada kunjungan Komisi IV ke Cau Cocolate di Kabupaten Tabanan, Bali, Senin, 21 Juli 2025. Panggah menegaskan, kurangnya daya tarik petani, khususnya petani dari generasi muda melakukan budidaya kakao karena mereka merasa tidak mendapatkan nilai tambah yang memadai.
Baca juga: Amerika Siapkan Rp123 Miliar untuk Latih 6.500 Petani Kakao dan Kopi Kecil di Indonesia
“Permasalahan kakao di Indonesia sebenarnya sudah sangat jelas. Salah satu alasan mengapa petani kurang tertarik melakukan budidaya kakao karena mereka tidak mendapatkan nilai tambah yang memadai,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).
Panggah menyebut produktivitas rata-rata kakao di Indonesia masih tergolong rendah yaitu sekitar 800 Kg/hektare, jauh dari produktivitas maksimalnya yakni sebesar 2 ton. “Hal ini seharusnya tidak perlu menjadi wacana berulang. Yang diperlukan adalah gerakan konkret untuk mencapai target maksimal tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Panggah juga menyoroti terkait masalah standard fermentasi kakao. Masalah engganya petani melakukan fermentasi biji kakao yaitu karena petani memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan proses fermentasi.
Selisih harga sekitar Rp2000/Kg dibandingkan harga non-fermentasi atau asalan, tidak cukup menarik, padahal yang diminta standard internasional adalah fermented cacao.
Baca juga: Kakao Dapat Kurangi Risiko Serangan Jantung dan Demensia
“Pemerintah mesti membantu petani, karena napas petani kita pendek. Mereka memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan proses fermentasi meski dari standar mutunya adalah yang difermentasi,” ungkapnya.
Panggah juga menyoroti terkait masalah hirilisasi. Saat ini yang dibutuhkan para petani adalah teknologi pengolahan yang memadai untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan cokelat sangat beragam.
"Dalam hal ini diperlukan peran sektor industri, maka harus ada sinergi yang baik antara sektor perkebunan dan sektor industri, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sektor perkebunan, karena kalau tidak ada sinergi akan jadi mentok. Hilirisasi ini berada dalam rezim industri," jelasnya.
Karena itu, Panggah menekankan perlu ada sinergitas erat antara sektor perkebunan dan industri. "Jika tidak ada kolaborasi yang kuat, upaya hilirisasi akan sulit berjalan. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dibahas, yang terpenting adalah dikerjakan," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
