Tata Jabodetabek-Punjur, Pemerintah Harus Berani Bongkar Bangunan di Kawasan Puncak
Rabu, 09 September 2020 - 19:15 WIB
loading...
A
A
A
Penertiban apalagi pembongkaran vila bukan perkara mudah karena biasanya vila-vila itu dimiliki 'penggede-penggede' di Jakarta. Di sini lah, pemerintah pusat harus turun tangan.“Pertanyaan sederhana, berani enggak Presiden menegur para pemilik (vila). Kalau tingkat Gubernur, enggak mempan. Kita tahu di situ (pemiliknya) bukan orang biasa,” tutur Dosen Universitas Trisakti itu.
Menurutnya, kunci semua ini ada di tangan Presiden. Apalagi Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60/2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.“Itu menunjukkan PR dan konsekuensi. Yang terpenting, keseriusan pemerintah pusat terhadap Perpres 60/2020. Kan yang mengeluarkan Presiden, maka Presiden harus berani mengeluarkan sanksi tegas,” katanya.
Selanjutnya, pemerintah pusat memberikan kompensasi yang layak kepada Kabupaten Bogor agar tidak mengeluarkan izin lagi. Nirwono mengusulkan besaran kompensasi itu dihitung dari jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) selama 10 tahun terakhir.“Out yang kita hitung sebagai kompensasi jasa ekologis. Pemerintah pusat bisa bilang, kamu tidak boleh mengeluarkan izin. Akan tetapi, pemerintah pusat akan memberikan bantuan sebesar jasa ekologis,” pungkasnya.
Menurutnya, kunci semua ini ada di tangan Presiden. Apalagi Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60/2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.“Itu menunjukkan PR dan konsekuensi. Yang terpenting, keseriusan pemerintah pusat terhadap Perpres 60/2020. Kan yang mengeluarkan Presiden, maka Presiden harus berani mengeluarkan sanksi tegas,” katanya.
Selanjutnya, pemerintah pusat memberikan kompensasi yang layak kepada Kabupaten Bogor agar tidak mengeluarkan izin lagi. Nirwono mengusulkan besaran kompensasi itu dihitung dari jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) selama 10 tahun terakhir.“Out yang kita hitung sebagai kompensasi jasa ekologis. Pemerintah pusat bisa bilang, kamu tidak boleh mengeluarkan izin. Akan tetapi, pemerintah pusat akan memberikan bantuan sebesar jasa ekologis,” pungkasnya.
(hab)
Lihat Juga :
