Wakil Ketua DPRD Jabar: Pembentukan 5 Provinsi Baru Perlu Perhatikan Kebijakan Strategis Nasional
Senin, 30 Juni 2025 - 19:03 WIB
loading...
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menyatakan wacana pembentukan lima provinsi baru di Jawa Barat perlu dikaji komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
BANDUNG - Wacana pembentukan lima provinsi baru di wilayah Jawa Barat mengundang perhatian berbagai kalangan, termasuk dari unsur legislatif daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, menyatakan bahwa ide tersebut perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, baik dari sisi nasional maupun daerah.
Iwan menegaskan, meskipun dirinya menghormati ide dan semangat otonomi daerah yang melatarbelakangi wacana pemekaran, pembentukan provinsi baru bukanlah keputusan yang bisa diambil secara tergesa-gesa.
Baca juga: Ini 5 Provinsi Baru jika Jawa Barat Dimekarkan, Daerahmu Masuk Mana?
"Saya sangat menghormati ide dan gagasan terkait pembentukan lima provinsi baru. Namun, harus ada kajian dan analisa yang menyeluruh. Kita tidak bisa hanya berbicara soal keinginan, tapi juga kesiapan dan kesesuaian dengan kebijakan strategis pembangunan nasional," ujar Iwan di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (30/6/2025).
Menurutnya, pembentukan provinsi baru berkaitan erat dengan kemampuan fiskal pemerintah pusat. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, pemekaran justru bisa menjadi beban tambahan bagi negara.
"Kita harus jujur melihat kondisi fiskal pemerintah pusat. Kalau tidak ada perhitungan matang, jangan sampai pembentukan provinsi baru malah menimbulkan kemiskinan baru, bukan menyelesaikan masalah yang ada," tambahnya.
Iwan juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang akan menopang keberlangsungan provinsi baru tersebut. Menurutnya, tanpa potensi lokal yang kuat, provinsi hasil pemekaran berpotensi gagal tumbuh secara mandiri.
Baca juga: Muncul Wacana Jawa Barat Dimekarkan Jadi 5 Provinsi, Ini Respons Dede Yusuf
"Sumber daya manusia dan sumber daya alam adalah fondasi utama berdirinya suatu provinsi. Jangan sampai setelah dimekarkan, daerah tersebut justru tidak memiliki kekuatan untuk berkembang," ucap politisi PKS tersebut.
Infrastruktur juga menjadi salah satu poin penting yang menurutnya harus masuk dalam pertimbangan utama. Akses jalan, jaringan komunikasi, fasilitas publik dan pemerintahan harus tersedia terlebih dahulu sebelum pemekaran dilaksanakan.
"Kalau infrastruktur belum siap, maka pelayanan publik tidak akan berjalan efektif. Pemekaran hanya akan memindahkan masalah dari pusat ke daerah," tegasnya.
Iwan mengakui wacana pemekaran juga memiliki potensi positif. Ia menyebut bahwa tujuan utama dari pemekaran adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan efektivitas pelayanan publik.
"Jika benar-benar terencana dengan baik, pemekaran ini bisa mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik bisa lebih dekat dan pembangunan lebih merata," katanya.
Lima wilayah yang diwacanakan menjadi provinsi baru adalah Provinsi Sunda Galuh, Sunda Priangan, Sunda Pakuan, Sunda Taruma atau Bagasasi, dan Sunda Caruban. Setiap wilayah mencakup beberapa kabupaten/kota yang memiliki kesamaan kultural dan geografis.
Provinsi Sunda Galuh misalnya, akan meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Wilayah ini dikenal memiliki ikatan budaya yang kuat dan karakteristik geografis pegunungan.
Sedangkan Provinsi Sunda Priangan akan mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Kawasan ini dikenal sebagai pusat pendidikan, industri kreatif, dan teknologi di Jawa Barat.
Untuk Provinsi Sunda Pakuan, wilayahnya meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Kawasan ini berdekatan dengan ibu kota negara dan memiliki potensi ekonomi yang besar.
Adapun Provinsi Sunda Taruma atau Bagasasi mencakup Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Daerah ini menjadi kawasan industri dan manufaktur terbesar di Jawa Barat.
Terakhir, Provinsi Sunda Caruban akan terdiri dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Wilayah ini dikenal sebagai pusat budaya pesisir dan jalur perdagangan utama.
Meski demikian, Iwan tetap menekankan bahwa semua usulan tersebut harus melewati proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Selain kajian akademik, ia menyebutkan perlunya dialog antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan masyarakat setempat.
"Semua pihak harus dilibatkan, mulai dari pusat hingga akar rumput. Ini bukan sekadar keputusan administratif, tapi juga politik, sosial, dan ekonomi. Jadi harus inklusif dan transparan," pungkasnya.
Iwan menegaskan, meskipun dirinya menghormati ide dan semangat otonomi daerah yang melatarbelakangi wacana pemekaran, pembentukan provinsi baru bukanlah keputusan yang bisa diambil secara tergesa-gesa.
Baca juga: Ini 5 Provinsi Baru jika Jawa Barat Dimekarkan, Daerahmu Masuk Mana?
"Saya sangat menghormati ide dan gagasan terkait pembentukan lima provinsi baru. Namun, harus ada kajian dan analisa yang menyeluruh. Kita tidak bisa hanya berbicara soal keinginan, tapi juga kesiapan dan kesesuaian dengan kebijakan strategis pembangunan nasional," ujar Iwan di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (30/6/2025).
Menurutnya, pembentukan provinsi baru berkaitan erat dengan kemampuan fiskal pemerintah pusat. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, pemekaran justru bisa menjadi beban tambahan bagi negara.
"Kita harus jujur melihat kondisi fiskal pemerintah pusat. Kalau tidak ada perhitungan matang, jangan sampai pembentukan provinsi baru malah menimbulkan kemiskinan baru, bukan menyelesaikan masalah yang ada," tambahnya.
Iwan juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang akan menopang keberlangsungan provinsi baru tersebut. Menurutnya, tanpa potensi lokal yang kuat, provinsi hasil pemekaran berpotensi gagal tumbuh secara mandiri.
Baca juga: Muncul Wacana Jawa Barat Dimekarkan Jadi 5 Provinsi, Ini Respons Dede Yusuf
"Sumber daya manusia dan sumber daya alam adalah fondasi utama berdirinya suatu provinsi. Jangan sampai setelah dimekarkan, daerah tersebut justru tidak memiliki kekuatan untuk berkembang," ucap politisi PKS tersebut.
Infrastruktur juga menjadi salah satu poin penting yang menurutnya harus masuk dalam pertimbangan utama. Akses jalan, jaringan komunikasi, fasilitas publik dan pemerintahan harus tersedia terlebih dahulu sebelum pemekaran dilaksanakan.
"Kalau infrastruktur belum siap, maka pelayanan publik tidak akan berjalan efektif. Pemekaran hanya akan memindahkan masalah dari pusat ke daerah," tegasnya.
Iwan mengakui wacana pemekaran juga memiliki potensi positif. Ia menyebut bahwa tujuan utama dari pemekaran adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan efektivitas pelayanan publik.
"Jika benar-benar terencana dengan baik, pemekaran ini bisa mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik bisa lebih dekat dan pembangunan lebih merata," katanya.
Lima wilayah yang diwacanakan menjadi provinsi baru adalah Provinsi Sunda Galuh, Sunda Priangan, Sunda Pakuan, Sunda Taruma atau Bagasasi, dan Sunda Caruban. Setiap wilayah mencakup beberapa kabupaten/kota yang memiliki kesamaan kultural dan geografis.
Provinsi Sunda Galuh misalnya, akan meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Wilayah ini dikenal memiliki ikatan budaya yang kuat dan karakteristik geografis pegunungan.
Sedangkan Provinsi Sunda Priangan akan mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Kawasan ini dikenal sebagai pusat pendidikan, industri kreatif, dan teknologi di Jawa Barat.
Untuk Provinsi Sunda Pakuan, wilayahnya meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Kawasan ini berdekatan dengan ibu kota negara dan memiliki potensi ekonomi yang besar.
Adapun Provinsi Sunda Taruma atau Bagasasi mencakup Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Daerah ini menjadi kawasan industri dan manufaktur terbesar di Jawa Barat.
Terakhir, Provinsi Sunda Caruban akan terdiri dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Wilayah ini dikenal sebagai pusat budaya pesisir dan jalur perdagangan utama.
Meski demikian, Iwan tetap menekankan bahwa semua usulan tersebut harus melewati proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Selain kajian akademik, ia menyebutkan perlunya dialog antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan masyarakat setempat.
"Semua pihak harus dilibatkan, mulai dari pusat hingga akar rumput. Ini bukan sekadar keputusan administratif, tapi juga politik, sosial, dan ekonomi. Jadi harus inklusif dan transparan," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
