Kritisi Pernyataan Ketua DPRD Sumut soal Sengketa 4 Pulau, HMI: Memperkeruh Keadaan dan Tidak Solutif
Minggu, 15 Juni 2025 - 19:28 WIB
loading...
Ketua Umum HMI Sumut, Yusril mengkritisi pernyataan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti yang menyatakan harus dipertahankan 4 pulau Aceh yang masuk ke wilayah Sumut. Foto/Ist
A
A
A
MEDAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengkritisi pernyataan Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti yang menyatakan harus dipertahankan 4 pulau Aceh yang masuk ke wilayah Sumatera Utara (Sumut). Pernyataan itu dinilai tidak bijak dan berpotensi memicu kegaduhan publik di tengah polemik yang tengah berkembang mengenai status empat pulau tersebut.
Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut dalam pernyataan resminya menilai bahwa komentar yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sumu t tersebut bersifat provokatif dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik yang semestinya menjaga stabilitas sosial dan ketenangan psikologis masyarakat.
Baca juga: Prabowo Turun Tangan Atasi Polemik 4 Pulau Aceh Masuk Sumut
“Kami sangat menyayangkan sikap Ketua DPRD Sumut yang justru memperkeruh keadaan dengan pernyataan yang tidak solutif. Pejabat publik seharusnya menjadi perekat, bukan pemantik kegaduhan,” ujar Ketua Umum HMI Sumut, Yusril dalam keterangannya di Medan, Minggu (15/6/2025).
HMI Sumut menegaskan bahwa persoalan empat pulau tersebut adalah isu strategis yang menyangkut kedaulatan, hak masyarakat lokal, dan integritas wilayah.
Oleh karena itu, setiap pernyataan terkait isu ini harus disampaikan secara hati-hati dan berdasarkan data serta pertimbangan hukum yang kuat.
Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut dalam pernyataan resminya menilai bahwa komentar yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sumu t tersebut bersifat provokatif dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik yang semestinya menjaga stabilitas sosial dan ketenangan psikologis masyarakat.
Baca juga: Prabowo Turun Tangan Atasi Polemik 4 Pulau Aceh Masuk Sumut
“Kami sangat menyayangkan sikap Ketua DPRD Sumut yang justru memperkeruh keadaan dengan pernyataan yang tidak solutif. Pejabat publik seharusnya menjadi perekat, bukan pemantik kegaduhan,” ujar Ketua Umum HMI Sumut, Yusril dalam keterangannya di Medan, Minggu (15/6/2025).
HMI Sumut menegaskan bahwa persoalan empat pulau tersebut adalah isu strategis yang menyangkut kedaulatan, hak masyarakat lokal, dan integritas wilayah.
Oleh karena itu, setiap pernyataan terkait isu ini harus disampaikan secara hati-hati dan berdasarkan data serta pertimbangan hukum yang kuat.
Lihat Juga :
