Kritisi Pernyataan Ketua DPRD Sumut soal Sengketa 4 Pulau, HMI: Memperkeruh Keadaan dan Tidak Solutif
Minggu, 15 Juni 2025 - 19:28 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Profil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Mantan Panglima GAM yang Menolak 4 Pulau Aceh Masuk Sumatera Utara
Selain itu, HMI Sumut menyampaikan beberapa sikap resmi terkait pernyataan Ketua DPRD Sumut tersebut. Di antaranya bahwa sebelum memberi keterangan kepublik harus paham sejarah terkait wilayah tersebut melalui Perjanjian Helsinki serta UU No 24 tahun 1956. Keduanya menjadi pijakan historis dalam mengatur batas batas wilayah Aceh sebagai otonomi khusus, yang seharusnya dikeluarkan bahas tersebut proses penyelesaian persoalan secara damai dan konstitusional.
Oleh karena itu, Badko HMI Sumut mengimbau seluruh elemen pemerintahan dan legislatif di Sumut untuk mengedepankan pendekatan solutif, adil, dan partisipatif dalam menyikapi persoalan ini.
Yusril menegaskan bahwa HMI Sumut akan terus mengawal isu ini secara kritis dan konstruktif, demi melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga keutuhan wilayah Sumut.
“Isu ini bukan ruang bermain politik, tapi menyangkut masa depan masyarakat pesisir dan keutuhan wilayah kita. Jangan sampai komentar sembrono merusak proses penyelesaian yang sedang diupayakan bersama,” tegasnya sambil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.
Selain itu, HMI Sumut menyampaikan beberapa sikap resmi terkait pernyataan Ketua DPRD Sumut tersebut. Di antaranya bahwa sebelum memberi keterangan kepublik harus paham sejarah terkait wilayah tersebut melalui Perjanjian Helsinki serta UU No 24 tahun 1956. Keduanya menjadi pijakan historis dalam mengatur batas batas wilayah Aceh sebagai otonomi khusus, yang seharusnya dikeluarkan bahas tersebut proses penyelesaian persoalan secara damai dan konstitusional.
Oleh karena itu, Badko HMI Sumut mengimbau seluruh elemen pemerintahan dan legislatif di Sumut untuk mengedepankan pendekatan solutif, adil, dan partisipatif dalam menyikapi persoalan ini.
Yusril menegaskan bahwa HMI Sumut akan terus mengawal isu ini secara kritis dan konstruktif, demi melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga keutuhan wilayah Sumut.
“Isu ini bukan ruang bermain politik, tapi menyangkut masa depan masyarakat pesisir dan keutuhan wilayah kita. Jangan sampai komentar sembrono merusak proses penyelesaian yang sedang diupayakan bersama,” tegasnya sambil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.
(shf)
Lihat Juga :
