Reformasi Birokrasi di Pemko Medan Masih Lemah, Mampukah Bobby Membenahinya
Selasa, 08 September 2020 - 13:00 WIB
loading...
Pelayanan publik di Kota Medan masih kacau dan belum terjadi perbaikan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. (Foto/Ilustrasi)
A
A
A
MEDAN - Pelayanan publik di Kota Medan masih kacau dan belum terjadi perbaikan yang cukup signifikandalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini.
Pemerhati politik dan pemerintahan asal Universitas Sumatera Utara (USU) Dadang Darmawan mengatakan, dirinya terus mengamati persoalan pelayanan publik di Kota Medan seperti,pendidikan, kesehatan, adminduk, infrastruktur dan kesejahteraan.
"Sejauh yang kita amati, pelayanan publik di Kota Medan, utamanya pelayanan wajib seperti pendidikan, kesehatan, adminduk, infrastruktur, kesejahteraan, selama lima tahun terakhir cenderung tidak ada yang menonjol. Bahkan, terkait infrastruktur Medan cenderung banyak dikritik masyarakat," kata Dadang, Selasa (8/9/2020).
Dia mengatakan, apa yang dikerjakan Pemko Medan lima tahun terakhir, nampaknya belum sesuai dengan prinsip melayani. Diantara faktor penyebabnya adalah mentalitas aparatur di lingkup Pemko Medan yang masih belum terbenahi. (BACA JUGA: Catat dan Ingat! Aulia: 2 Tahun Tak Ada Kemajuan di Medan Utara, Saya Mundur dari Jabatan)
"Banyak prinsip pelayanan publik yang belum dipenuhi, seperti prinsip keterbukaan, kecepatan/kemudahan, maupun kenyamanan. Soal utamanya adalah mentalitas aparatur yang belum sepenuhnya berjiwa sebagai pelayan rakyat yang tulus dan ikhlas," ungkap Dadang lagi.
Saat disinggung seberapa penting reformasi pelayanan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk Kota Medan, Dadang mengatakan, reformasi birokrasi sungguh sangat penting.
"Terlebih di tengah era globalisasi yang semuanya menuntut pelayan yang lebih inovatif di seluruh bidang kehidupan, yang akan berpengaruh terhadap nasib kesejahteraan suatu bangsa," lanjutnya.
Dadang menyatakan, optimistis, jika ada yang punya konsep bagus untuk mereformasi birokrasi di Pemko Medan, maka kemajuan akan terbuka. (BACA JUGA: Doa Warga Raja Ampat: Petahana Harus Tumbang dan Kami Memilih Kotak Kosong)
"Tentu saja reformasi birokrasi akan membuat Kota Medan Bangkit, setidaknya Kota Medan bisa berkaca dari reformasi yang dilakukan di kota-kota besar, seperti Surabaya, Bandung, Makasar ataupun Jakarta," kata Dadang.
Jika tidak segera fokus pada reformasi birokrasi, Dadang meyakini Medan akan semakin tertinggal dari kota lainnya. Warga pun semakin sengsara. Sebab, inti pemerintahan adalah pelayanan yang prima kepada rakyatnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi sangat bergantung pada kemauan politik (political will) pemimpin, dalam hal ini Wali Kota Medan terpilih nantinya.
Di sisi lain, Pasangan Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman menyatakan akan berkonsentrasi pada reformasi birokrasi di awal-awal kepemimpinannya, jika kelak diamanahi masyarakat untuk memenangi Pilkada Medan 2020 ini.
Pemerhati politik dan pemerintahan asal Universitas Sumatera Utara (USU) Dadang Darmawan mengatakan, dirinya terus mengamati persoalan pelayanan publik di Kota Medan seperti,pendidikan, kesehatan, adminduk, infrastruktur dan kesejahteraan.
"Sejauh yang kita amati, pelayanan publik di Kota Medan, utamanya pelayanan wajib seperti pendidikan, kesehatan, adminduk, infrastruktur, kesejahteraan, selama lima tahun terakhir cenderung tidak ada yang menonjol. Bahkan, terkait infrastruktur Medan cenderung banyak dikritik masyarakat," kata Dadang, Selasa (8/9/2020).
Dia mengatakan, apa yang dikerjakan Pemko Medan lima tahun terakhir, nampaknya belum sesuai dengan prinsip melayani. Diantara faktor penyebabnya adalah mentalitas aparatur di lingkup Pemko Medan yang masih belum terbenahi. (BACA JUGA: Catat dan Ingat! Aulia: 2 Tahun Tak Ada Kemajuan di Medan Utara, Saya Mundur dari Jabatan)
"Banyak prinsip pelayanan publik yang belum dipenuhi, seperti prinsip keterbukaan, kecepatan/kemudahan, maupun kenyamanan. Soal utamanya adalah mentalitas aparatur yang belum sepenuhnya berjiwa sebagai pelayan rakyat yang tulus dan ikhlas," ungkap Dadang lagi.
Saat disinggung seberapa penting reformasi pelayanan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk Kota Medan, Dadang mengatakan, reformasi birokrasi sungguh sangat penting.
"Terlebih di tengah era globalisasi yang semuanya menuntut pelayan yang lebih inovatif di seluruh bidang kehidupan, yang akan berpengaruh terhadap nasib kesejahteraan suatu bangsa," lanjutnya.
Dadang menyatakan, optimistis, jika ada yang punya konsep bagus untuk mereformasi birokrasi di Pemko Medan, maka kemajuan akan terbuka. (BACA JUGA: Doa Warga Raja Ampat: Petahana Harus Tumbang dan Kami Memilih Kotak Kosong)
"Tentu saja reformasi birokrasi akan membuat Kota Medan Bangkit, setidaknya Kota Medan bisa berkaca dari reformasi yang dilakukan di kota-kota besar, seperti Surabaya, Bandung, Makasar ataupun Jakarta," kata Dadang.
Jika tidak segera fokus pada reformasi birokrasi, Dadang meyakini Medan akan semakin tertinggal dari kota lainnya. Warga pun semakin sengsara. Sebab, inti pemerintahan adalah pelayanan yang prima kepada rakyatnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi sangat bergantung pada kemauan politik (political will) pemimpin, dalam hal ini Wali Kota Medan terpilih nantinya.
Di sisi lain, Pasangan Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman menyatakan akan berkonsentrasi pada reformasi birokrasi di awal-awal kepemimpinannya, jika kelak diamanahi masyarakat untuk memenangi Pilkada Medan 2020 ini.
(vit)
Lihat Juga :
