Distribusi Bansos Jabar Tahap II Tuntas, Retur Hanya 0,6 Persen
Senin, 07 September 2020 - 10:10 WIB
loading...
Penyaluran bansos dampak pandemi COVID-19 tahap dua di Jawa Barat selesai. Foto/Istimewa
A
A
A
BANDUNG - Pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap II Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah selesai dengan tingkat distribusi hampir 100%. Dari 1.392.407 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bansos, hanya 9.598 paket atau 0,6% yang gagal serah.
Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, terdapat 23 tahap cleansing data penerima bansos provinsi tahap II. (BACA JUGA: Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Naik, Ridwan Kamil Protes )
"Kami menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos. Banyaknya tahapan cleansing data membuat data penerima bansos semakin akurat," kata Dudi. (BACA JUGA: Suami Bunuh Istri, Jasadnya Ditanam di Bawah Tempat Tidur )
Agar tidak ada penerima bansos ganda, ujar dia, Pemprov Jabar berkoordinasi dengan dengan sejumlah pihak. Seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (BACA JUGA: Si Jago Merah Mengamuk di Tegallega, 10 Toko Ludes Terbakar )
Dudi mengemukakan, hasil evaluasi distribusi bansos tahap I menjadi pertimbangan, seperti mengganti komoditas telur menjadi susu dan masker kain. Pergantian komoditas mampu menekan dinamika yang hadir selama proses pendistribusian.
"Waktu pendistribusian hampir sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memang ada keterlambatan, tapi itu hanya 2-3 hari," ujar dia.
Hingga pendistribusian bansos tahap II selesai, tutur dia, Pemprov Jabar belum menerima laporan penyelewengan. Pemilihan mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, membuat distribusi bansos provinsi berjalan optimal.
"Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi," tutur Dudi.
Dudi mengatakan, Pemda Provinsi Jabar melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah Jabar menugaskan para Eselon II sebagai petugas penghubung (liaison officer).
Penugasan tersebut bertujuan untuk monitoring evaluasi, menyelesaikan dan mengantisipasi hambatan dalam penyaluran bansos provinsi. "LO ini menjadi jembatan komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota," kata dia.
Pendistribusian bansos provinsi tahap II disertai pelaporan ketat sesuai dengan data. Petugas harus menyerahkan paket secara langsung ke penerima sesuai kartu identitas. Jika data nama dan alamat tidak sesuai, paket bansos provinsi dikembalikan untuk diverifikasi ulang.
Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, terdapat 23 tahap cleansing data penerima bansos provinsi tahap II. (BACA JUGA: Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Naik, Ridwan Kamil Protes )
"Kami menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos. Banyaknya tahapan cleansing data membuat data penerima bansos semakin akurat," kata Dudi. (BACA JUGA: Suami Bunuh Istri, Jasadnya Ditanam di Bawah Tempat Tidur )
Agar tidak ada penerima bansos ganda, ujar dia, Pemprov Jabar berkoordinasi dengan dengan sejumlah pihak. Seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (BACA JUGA: Si Jago Merah Mengamuk di Tegallega, 10 Toko Ludes Terbakar )
Dudi mengemukakan, hasil evaluasi distribusi bansos tahap I menjadi pertimbangan, seperti mengganti komoditas telur menjadi susu dan masker kain. Pergantian komoditas mampu menekan dinamika yang hadir selama proses pendistribusian.
"Waktu pendistribusian hampir sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memang ada keterlambatan, tapi itu hanya 2-3 hari," ujar dia.
Hingga pendistribusian bansos tahap II selesai, tutur dia, Pemprov Jabar belum menerima laporan penyelewengan. Pemilihan mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, membuat distribusi bansos provinsi berjalan optimal.
"Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi," tutur Dudi.
Dudi mengatakan, Pemda Provinsi Jabar melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah Jabar menugaskan para Eselon II sebagai petugas penghubung (liaison officer).
Penugasan tersebut bertujuan untuk monitoring evaluasi, menyelesaikan dan mengantisipasi hambatan dalam penyaluran bansos provinsi. "LO ini menjadi jembatan komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota," kata dia.
Pendistribusian bansos provinsi tahap II disertai pelaporan ketat sesuai dengan data. Petugas harus menyerahkan paket secara langsung ke penerima sesuai kartu identitas. Jika data nama dan alamat tidak sesuai, paket bansos provinsi dikembalikan untuk diverifikasi ulang.
(awd)
Lihat Juga :
