Hotel di Jatim Mulai Kurangi Hari Kerja, Ancaman PHK Makin Nyata
Rabu, 09 April 2025 - 13:32 WIB
loading...
A
A
A
“Study tour itu berdampak lho terhadap okupansi hotel,” ujarnya.
Sebelum Lebaran, kata dia, okupansi hotel sudah terseok-seok diangka 25 persen hingga 30 persen. Rendahnya okupansi hotel diprediksi akan berlanjut pasca Lebaran.
Hal ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Rendahnya okupansi tersebut berdampak terhadap pegawai hotel.
“Di sejumlah daerah sudah ada PHK (pemutusan hubungan kerja) pegawai. Tapi di Jatim belum,” ungkapnya.
Menurut Dwi, sejumlah hotel di Jatim saat ini mengurangi hari kerja pegawai. Misalnya, dari enam hari kerja menjadi empat hari kerja.
Kondisi ini mirip seperti saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Pengurangan hari kerja ini tentu akan mengurangi biaya operasional hotel. “Jika kondisi seperti ini (penurunan okupansi) terus terjadi, tidak menutup kemungkinan terjadi PHK,” katanya.
Pihaknya mendesak agar pemerintah bijak dalam menyikapi persoalan ini. Sebenarnya, kata dia, PHRI sepakat adanya efisiensi. Namun, tidak sampai melarang kegiatan di hotel, terutama yang digelar oleh pemerintah.
Kegiatan pemerintah yang digelar di hotel, seperti rapat dan seminar, berkontribusi besar terhadap omset perusahaan. Angkanya bisa mencapai 55 persen. “
Efisiensi setuju, tapi jangan (kegiatan di hotel) dihilangkan sama sekali,” pintanya.
Sebelum Lebaran, kata dia, okupansi hotel sudah terseok-seok diangka 25 persen hingga 30 persen. Rendahnya okupansi hotel diprediksi akan berlanjut pasca Lebaran.
Hal ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Rendahnya okupansi tersebut berdampak terhadap pegawai hotel.
“Di sejumlah daerah sudah ada PHK (pemutusan hubungan kerja) pegawai. Tapi di Jatim belum,” ungkapnya.
Menurut Dwi, sejumlah hotel di Jatim saat ini mengurangi hari kerja pegawai. Misalnya, dari enam hari kerja menjadi empat hari kerja.
Kondisi ini mirip seperti saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Pengurangan hari kerja ini tentu akan mengurangi biaya operasional hotel. “Jika kondisi seperti ini (penurunan okupansi) terus terjadi, tidak menutup kemungkinan terjadi PHK,” katanya.
Pihaknya mendesak agar pemerintah bijak dalam menyikapi persoalan ini. Sebenarnya, kata dia, PHRI sepakat adanya efisiensi. Namun, tidak sampai melarang kegiatan di hotel, terutama yang digelar oleh pemerintah.
Kegiatan pemerintah yang digelar di hotel, seperti rapat dan seminar, berkontribusi besar terhadap omset perusahaan. Angkanya bisa mencapai 55 persen. “
Efisiensi setuju, tapi jangan (kegiatan di hotel) dihilangkan sama sekali,” pintanya.
Lihat Juga :
