Pertarungan Dua Petahana, Pilkada Kota Depok Dipastikan Sengit
Sabtu, 05 September 2020 - 10:47 WIB
loading...
A
A
A
Hafid Nasir mengajak warga Depok untuk memilih pemimpin yang berpengalaman dan telah terbukti keberhasilannya dalam memimpin pembangunan di Kota Depok. PKS mengklaim Idris sudah bekerja dengan baik membangun Depok dan masyarakat puas atas pencapaian yang dikerjakan.
"Kepuasan masyarakat dan prestasi Depok 5 tahun terakhir. Kami yakin Idris-Imam akan memenangkan hati pemilih dengan target 60 persen suara di Pilkada tahun ini,” tutur Hafid.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pradi-Afifah, Nuroji, mengatakan, pasangan ini berhasil merangkul banyak parpol. Hal ini menandakan bentuk perubahan dan Depok bangkit seperti apa yang diharapkan warga masyarakat. (Baca juga: Tegakkan Protokol COVID-19 di Pilkada, Ini Arahan Mendagri ke Satpol PP)
"Kami menggalang koalisi ada 12 parpol parlemen dan non Parlemen. Berjuang akan lebih keras, dan pasukan panglima Ormas memberikan dukungan relawan calon dan jaringan yang ada di Depok sebagai pendukung Pradi-Afifah," kata Nuroji.
Nuroji menyebut pasangan Pradi -Afifah mengusung perubahan. Sebab selama ini dinilai masih kurang adil, kebijakan masih untuk kelompok tertentu, dan tidak mewakili keseluruhan kepentingan masyarakat.
"Kepuasan masyarakat dan prestasi Depok 5 tahun terakhir. Kami yakin Idris-Imam akan memenangkan hati pemilih dengan target 60 persen suara di Pilkada tahun ini,” tutur Hafid.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pradi-Afifah, Nuroji, mengatakan, pasangan ini berhasil merangkul banyak parpol. Hal ini menandakan bentuk perubahan dan Depok bangkit seperti apa yang diharapkan warga masyarakat. (Baca juga: Tegakkan Protokol COVID-19 di Pilkada, Ini Arahan Mendagri ke Satpol PP)
"Kami menggalang koalisi ada 12 parpol parlemen dan non Parlemen. Berjuang akan lebih keras, dan pasukan panglima Ormas memberikan dukungan relawan calon dan jaringan yang ada di Depok sebagai pendukung Pradi-Afifah," kata Nuroji.
Nuroji menyebut pasangan Pradi -Afifah mengusung perubahan. Sebab selama ini dinilai masih kurang adil, kebijakan masih untuk kelompok tertentu, dan tidak mewakili keseluruhan kepentingan masyarakat.
(thm)
Lihat Juga :
