Pengunjuk Rasa Indonesia Gelap Abaikan Imbauan Polisi, Orator: Bapak Mending Diam Aja
Jum'at, 21 Februari 2025 - 18:28 WIB
loading...
A
A
A
Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Peserta aksi menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang.
Adapun berikut tuntutan peserta aksi Indonesia di antaranya:
1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis.
Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara.
2. Cabut PSN bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati
Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak UU Minerba
Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.
4. Hapuskan Multifungsi TNI
Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
Peserta aksi menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang.
Adapun berikut tuntutan peserta aksi Indonesia di antaranya:
1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis.
Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara.
2. Cabut PSN bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati
Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak UU Minerba
Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.
4. Hapuskan Multifungsi TNI
Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
Lihat Juga :
