Pramono-Rano Pastikan Bantuan untuk Keluarga Pahlawan Tetap Berlanjut

Menurutnya, jika surat dari Dinsos Pemprov DKI Jakarta ini benar adanya, hal ini perlu mendapat respons cepat dari berbagai pihak, terutama masyarakat Jakarta. Dalam situasi ini, Partai Gerindra, yang didirikan oleh Jenderal (HOR) (Purn) Presiden Prabowo Subianto, harus segera mengambil sikap tegas.

"Gerindra harus segera meminta klarifikasi terkait kebenaran surat tersebut. Jika surat tersebut benar adanya, maka Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta harus meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan keputusan ini," katanya.

Tidak hanya Gerindra, lanjutnya, fraksi-fraksi partai lain seperti PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, dan lainnya juga perlu melakukan langkah yang sama. "Semua fraksi di DPRD DKI Jakarta harus segera menekan Pemprov DKI Jakarta agar tetap mengalokasikan anggaran penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan."

Langkah ini, kata dia, penting untuk memastikan penghormatan kepada para pahlawan dan perintis kemerdekaan tetap terjaga sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasa mereka bagi bangsa dan negara. Selain itu, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp91,34 triliun, sangatlah aneh jika alokasi anggaran untuk penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan dihapus.



Sugiyanto lalu mengapresiasi dan memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada Ima Mahdiah serta Gubernur Terpilih Pramono Anung atas respons cepat mereka. "Ini menunjukkan bahwa Pramono Anung adalah pemimpin yang sangat responsif terhadap permasalahan masyarakat DKI Jakarta.Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas langkah cepat ini," katanya.