Pramono-Rano Pastikan Bantuan untuk Keluarga Pahlawan Tetap Berlanjut
Jum'at, 14 Februari 2025 - 14:52 WIB
loading...
Pramono Anung-Rano Karno. Foto/SINDOnews/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno memastikan bantuan untuk keluarga pahlawan tetap berlanjut meskipun anggarannya dicoret dari APBD 2025. Hal ini disampaikan Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah .
Ima mengatakan hal ini setelah mendapatkan klarifikasi dari Dinas Sosial Jakarta terkait isu penghentian bantuan bagi keluarga pejuang. Dia pun langsung melapor kejadian tersebut kepada Pramono Anung agar kebijakan ini dapat diperbaiki sesegera mungkin.
"Saya sudah meminta klarifikasi kepada Dinas Sosial, dan memang benar bahwa anggaran ini sebelumnya sudah masuk dalam APBD 2025, tetapi dicoret oleh Kemendagri. Saya telah melaporkan hal ini kepada Mas Pramono dan memastikan bahwa anggaran ini akan dikembalikan dalam APBD Perubahan," kata Ima dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).
Namun, mengingat APBD Perubahan baru dapat disahkan beberapa bulan ke depan, Ima memastikan bahwa para keluarga pejuang tetap mendapatkan bantuan selama masa tunggu ini. Salah satu opsi yang sedang ia dorong adalah menggunakan anggaran dari BAZNAS Bazis Jakarta agar keluarga pahlawan tetap mendapatkan dukungan yang layak.
Baca Juga: Teladani Sikap Pahlawan untuk Jadi Pahlawan Masa Depan
"Saya akan mendorong Baznas Jakarta untuk sementara memberikan bantuan bagi keluarga pejuang hingga APBD Perubahan disahkan. Mereka tidak boleh dibiarkan tanpa dukungan hanya karena alasan administratif," tegasnya.
Lebih lanjut, Ima meminta semua pihak untuk menghormati jasa para pejuang dan keluarganya. Menurutnya, keluarga pahlawan telah memberikan kontribusi besar bagi negara dan tidak seharusnya diabaikan oleh pemerintah.
"Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga soal penghormatan kepada mereka yang telah berjuang demi bangsa. Kami akan memastikan bantuan ini tetap ada dan tidak terputus," katanya.
Dengan adanya kepastian ini, diharapkan keluarga pahlawan tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan, baik melalui APBD Perubahan maupun bantuan sementara dari BAZNAS Bazis Jakarta.
Sebelumnya, pemerhati masalah Jakarta, Sugiyanto, terkejut dengan adanya informasi yang beredar di media sosial Facebook (FB) tentang surat dari Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov DKI Jakarta tertanggal 5 Februari 2025, yang memberitahukan penghapusan alokasi anggaran pemberian penghargaan kepada Keluarga Pahlawan , Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan.
Baca Juga: Anies Gratiskan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Keluarga Pahlawan
"Saya menilai bahwa isu ini sangat krusial karena menyangkut penghormatan terhadap perjuangan, pengorbanan, dan tumpah darah para pahlawan serta perintis kemerdekaan yang telah berjuang demi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk segera merespons hal ini," ujarnya, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya, jika surat dari Dinsos Pemprov DKI Jakarta ini benar adanya, hal ini perlu mendapat respons cepat dari berbagai pihak, terutama masyarakat Jakarta. Dalam situasi ini, Partai Gerindra, yang didirikan oleh Jenderal (HOR) (Purn) Presiden Prabowo Subianto, harus segera mengambil sikap tegas.
"Gerindra harus segera meminta klarifikasi terkait kebenaran surat tersebut. Jika surat tersebut benar adanya, maka Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta harus meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan keputusan ini," katanya.
Tidak hanya Gerindra, lanjutnya, fraksi-fraksi partai lain seperti PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, dan lainnya juga perlu melakukan langkah yang sama. "Semua fraksi di DPRD DKI Jakarta harus segera menekan Pemprov DKI Jakarta agar tetap mengalokasikan anggaran penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan."
Langkah ini, kata dia, penting untuk memastikan penghormatan kepada para pahlawan dan perintis kemerdekaan tetap terjaga sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasa mereka bagi bangsa dan negara. Selain itu, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp91,34 triliun, sangatlah aneh jika alokasi anggaran untuk penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan dihapus.
Sugiyanto lalu mengapresiasi dan memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada Ima Mahdiah serta Gubernur Terpilih Pramono Anung atas respons cepat mereka. "Ini menunjukkan bahwa Pramono Anung adalah pemimpin yang sangat responsif terhadap permasalahan masyarakat DKI Jakarta.Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas langkah cepat ini," katanya.
Ima mengatakan hal ini setelah mendapatkan klarifikasi dari Dinas Sosial Jakarta terkait isu penghentian bantuan bagi keluarga pejuang. Dia pun langsung melapor kejadian tersebut kepada Pramono Anung agar kebijakan ini dapat diperbaiki sesegera mungkin.
"Saya sudah meminta klarifikasi kepada Dinas Sosial, dan memang benar bahwa anggaran ini sebelumnya sudah masuk dalam APBD 2025, tetapi dicoret oleh Kemendagri. Saya telah melaporkan hal ini kepada Mas Pramono dan memastikan bahwa anggaran ini akan dikembalikan dalam APBD Perubahan," kata Ima dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).
Namun, mengingat APBD Perubahan baru dapat disahkan beberapa bulan ke depan, Ima memastikan bahwa para keluarga pejuang tetap mendapatkan bantuan selama masa tunggu ini. Salah satu opsi yang sedang ia dorong adalah menggunakan anggaran dari BAZNAS Bazis Jakarta agar keluarga pahlawan tetap mendapatkan dukungan yang layak.
Baca Juga: Teladani Sikap Pahlawan untuk Jadi Pahlawan Masa Depan
"Saya akan mendorong Baznas Jakarta untuk sementara memberikan bantuan bagi keluarga pejuang hingga APBD Perubahan disahkan. Mereka tidak boleh dibiarkan tanpa dukungan hanya karena alasan administratif," tegasnya.
Lebih lanjut, Ima meminta semua pihak untuk menghormati jasa para pejuang dan keluarganya. Menurutnya, keluarga pahlawan telah memberikan kontribusi besar bagi negara dan tidak seharusnya diabaikan oleh pemerintah.
"Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga soal penghormatan kepada mereka yang telah berjuang demi bangsa. Kami akan memastikan bantuan ini tetap ada dan tidak terputus," katanya.
Dengan adanya kepastian ini, diharapkan keluarga pahlawan tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan, baik melalui APBD Perubahan maupun bantuan sementara dari BAZNAS Bazis Jakarta.
Sebelumnya, pemerhati masalah Jakarta, Sugiyanto, terkejut dengan adanya informasi yang beredar di media sosial Facebook (FB) tentang surat dari Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov DKI Jakarta tertanggal 5 Februari 2025, yang memberitahukan penghapusan alokasi anggaran pemberian penghargaan kepada Keluarga Pahlawan , Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan.
Baca Juga: Anies Gratiskan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Keluarga Pahlawan
"Saya menilai bahwa isu ini sangat krusial karena menyangkut penghormatan terhadap perjuangan, pengorbanan, dan tumpah darah para pahlawan serta perintis kemerdekaan yang telah berjuang demi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk segera merespons hal ini," ujarnya, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya, jika surat dari Dinsos Pemprov DKI Jakarta ini benar adanya, hal ini perlu mendapat respons cepat dari berbagai pihak, terutama masyarakat Jakarta. Dalam situasi ini, Partai Gerindra, yang didirikan oleh Jenderal (HOR) (Purn) Presiden Prabowo Subianto, harus segera mengambil sikap tegas.
"Gerindra harus segera meminta klarifikasi terkait kebenaran surat tersebut. Jika surat tersebut benar adanya, maka Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta harus meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan keputusan ini," katanya.
Tidak hanya Gerindra, lanjutnya, fraksi-fraksi partai lain seperti PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, dan lainnya juga perlu melakukan langkah yang sama. "Semua fraksi di DPRD DKI Jakarta harus segera menekan Pemprov DKI Jakarta agar tetap mengalokasikan anggaran penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan."
Langkah ini, kata dia, penting untuk memastikan penghormatan kepada para pahlawan dan perintis kemerdekaan tetap terjaga sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasa mereka bagi bangsa dan negara. Selain itu, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp91,34 triliun, sangatlah aneh jika alokasi anggaran untuk penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan dihapus.
Sugiyanto lalu mengapresiasi dan memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada Ima Mahdiah serta Gubernur Terpilih Pramono Anung atas respons cepat mereka. "Ini menunjukkan bahwa Pramono Anung adalah pemimpin yang sangat responsif terhadap permasalahan masyarakat DKI Jakarta.Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas langkah cepat ini," katanya.
(zik)
Lihat Juga :
