Raker dengan Perumda Trans Pakuan, Komisi II Siap Dukung Kemajuan Transportasi
Kamis, 24 Oktober 2024 - 11:22 WIB
loading...
A
A
A
”Tetapi harus ada komitmen dan kepastian dari Perumda Trans Pakuan, kontribusi yang akan diberikan berapa. Dengan begitu kami akan membuat surat rekomendasi kepada Wali Kota untuk memberikan surat penugasan kepada Perumda Trans Pakuan untuk mengelola BisKita," tegasnya.
Rusli juga menyoroti perihal persoalan utang antara Perumda Trans Pakuan dengan karyawan eks PDJT yang diperkirakan jumlahnya mencapai Rp7,7 miliar. Ia meminta Perumda Trans Pakuan segera menyelesaikan persoalan ini agar adanya kepastian pendapatan dan kontribusi.
Sebab dari rencana bisnis, mulai 2025 Perumda Trans Pakuan diperkirakan bisa mendapatkan keuntungan Rp750 juta per tahun. Nantinya Rp500 juta digunakan untuk mencicil hutang karyawan selama 10 tahun. Baca juga:
Pemprov Jabar Luncurkan Bus Trans Pakuan Bogor Jadi Feeder LRT
Tentunya hal tersebut membuat Perumda Trans Pakuan tidak dapat memberikan kontribusi ke PAD Kota Bogor. Juga menjadi penghambat untuk diberikannya PMP di kemudian hari dengan rekam jejak pengelolaan aset dan keuangan yang buruk.
"Jadi harus jelas ini skala prioritas penggunaan anggaran di Perumda Trans Pakuan. Kami meminta agar permasalahan di masa lalu segera diselesaikan agar tidak menjadi kerikil dalam mencapai masa depan," tuturnya.
Rusli juga menyoroti perihal persoalan utang antara Perumda Trans Pakuan dengan karyawan eks PDJT yang diperkirakan jumlahnya mencapai Rp7,7 miliar. Ia meminta Perumda Trans Pakuan segera menyelesaikan persoalan ini agar adanya kepastian pendapatan dan kontribusi.
Sebab dari rencana bisnis, mulai 2025 Perumda Trans Pakuan diperkirakan bisa mendapatkan keuntungan Rp750 juta per tahun. Nantinya Rp500 juta digunakan untuk mencicil hutang karyawan selama 10 tahun. Baca juga:
Pemprov Jabar Luncurkan Bus Trans Pakuan Bogor Jadi Feeder LRT
Tentunya hal tersebut membuat Perumda Trans Pakuan tidak dapat memberikan kontribusi ke PAD Kota Bogor. Juga menjadi penghambat untuk diberikannya PMP di kemudian hari dengan rekam jejak pengelolaan aset dan keuangan yang buruk.
"Jadi harus jelas ini skala prioritas penggunaan anggaran di Perumda Trans Pakuan. Kami meminta agar permasalahan di masa lalu segera diselesaikan agar tidak menjadi kerikil dalam mencapai masa depan," tuturnya.
(poe)
Lihat Juga :
