Raker dengan Perumda Trans Pakuan, Komisi II Siap Dukung Kemajuan Transportasi
Kamis, 24 Oktober 2024 - 11:22 WIB
loading...
Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (raker) pembahasan RAPBD 2025 dengan Perumda Trans Pakuan, Selasa (22/10/2024). Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (raker) pembahasan RAPBD 2025 dengan Perumda Trans Pakuan, Selasa (22/10/2024). Rapat dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy, yang juga koordinator Komisi II. Rapat dibuka oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas.
Dalam rapat tersebut, Rusli mempertanyakan perihal wacana pencabutan subsidi BisKita dari Pemerintah Pusat dan peralihan subsidi ke APBD Kota Bogor. Menurut Rusli, jika peralihan dilakukan dan Perumda Trans Pakuan masih belum menjadi operator resmi, hal tersebut tentunya akan merugikan Trans Pakuan . Baca juga: Serap Aspirasi Warga, Dadang Danubrata: Perbaikan Jalan Masih Mendominasi
"Dari proyeksi yang ada, kalau mau gas pol, gas aja. Karena begini, dari proyeksi yang disampaikan, kami berharap betul 10 tahun Perumda Trans Pakuan tidak ada kontribusi PAD. Dengan adanya peluang ini dan angin segar di tahun berikutnya bisa memberikan potensi PAD kepada pemerintah," kata Rusli.
Rusli menyebutkan Komisi II DPRD Kota Bogor memahami bahwa saat ini operator resmi dari BisKita adalah Kodjari. Alhasil Perumda Trans Pakuan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena kepemilikan bus pun dipegang Kodjari.
Untuk itu, dengan proyeksi yang ada, Komisi II DPRD Kota Bogor meminta komitmen Perumda Trans Pakuan untuk bisa memberikan PAD kepada Kota Bogor jika diberikan rekomendasi penugasan sebagai operator BisKita yang baru. DPRD akan mendukung sekuat tenaga untuk mewujudkan itu.
Dalam rapat tersebut, Rusli mempertanyakan perihal wacana pencabutan subsidi BisKita dari Pemerintah Pusat dan peralihan subsidi ke APBD Kota Bogor. Menurut Rusli, jika peralihan dilakukan dan Perumda Trans Pakuan masih belum menjadi operator resmi, hal tersebut tentunya akan merugikan Trans Pakuan . Baca juga: Serap Aspirasi Warga, Dadang Danubrata: Perbaikan Jalan Masih Mendominasi
"Dari proyeksi yang ada, kalau mau gas pol, gas aja. Karena begini, dari proyeksi yang disampaikan, kami berharap betul 10 tahun Perumda Trans Pakuan tidak ada kontribusi PAD. Dengan adanya peluang ini dan angin segar di tahun berikutnya bisa memberikan potensi PAD kepada pemerintah," kata Rusli.
Rusli menyebutkan Komisi II DPRD Kota Bogor memahami bahwa saat ini operator resmi dari BisKita adalah Kodjari. Alhasil Perumda Trans Pakuan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena kepemilikan bus pun dipegang Kodjari.
Untuk itu, dengan proyeksi yang ada, Komisi II DPRD Kota Bogor meminta komitmen Perumda Trans Pakuan untuk bisa memberikan PAD kepada Kota Bogor jika diberikan rekomendasi penugasan sebagai operator BisKita yang baru. DPRD akan mendukung sekuat tenaga untuk mewujudkan itu.
Lihat Juga :
