DJKN Jabar Targetkan Sertifikasi 621 Aset Tanah Negara di Jawa Barat
Rabu, 26 Agustus 2020 - 15:28 WIB
loading...
Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Barat menargetkan akan mensertifikasi 621 bidang tanah Barang Milik Negara (BMN) pada tahun ini. Foto/SINDOnews/Arif Budianto
A
A
A
BANDUNG - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat menargetkan akan mensertifikasi 621 bidang tanah Barang Milik Negara (BMN) pada tahun ini. Percepatan sertifikasi tanah BMN diharapkan dapat mendorong pendataan aset negara di Jawa Barat.
Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tavianto Noegroho mengatakan, target sertifikasi 621 bidang tanah akan diberikan kepada 26 satuan kerja yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat. Kendati begitu, secara jumlah lebih rendah dibanding target awal. (BACA JUGA: Ini Kronologi Aksi Koboi di Depan Kampus Unpad, Korban Yoga Ditembak 3 Kali )
"Target sertifikasi tahun 2020 ini semula sebanyak 804 bidang tanah, namun karena pandemi COVID-19, sehingga ada realokasi anggaran sertifikasi. Sehingga ada penyesuaian jumlah," kata Tavianto, Rabu (26/8/2020). (BACA JUGA: Kapolres Cimahi: Objek Wisata yang Abaikan Protokol Kesehatan Bakal Ditutup )
Selain ada realokasi anggaran, ujar dia, sertifikasi aset negara juga terbentur oleh kondisi pandemi. Meski begitu, dia bersyukur, tahun ini tetap bisa berusaha menyelesaikan ratusan sertifikasi aset negara. Proses ini, kata dia melibatkan Kanwil Pertanahan Provinsi Jawa Barat. (BACA JUGA: Viral Video Sepasang Kekasih Bercumbu di Atas Motor hingga Terjatuh )
Menurut dia, sertifikasi aset negara penting dilakukan sesuai amanat PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Juga sejalan dengan terbitnya Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa tanah.
"Bahwa seluruh BMN berupa tanah, harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, cq (tembusan) kementerian atau Lembaga yang menguasainya," ujar Tavianto.
Hari ini, kata dia, pihaknya telah mulai menyerahkan sertifikat BMN secara simbolis kepada perwakilan Kantor Pertanahan dan juga wakil dari satuan kerja.
Di antaranya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.
Tavianto mengakui, target sertifikasi tahun depan akan semakin banyak dan penuh tantangan. Namun pihaknya tetap harus optimistis menyelesaikan target yang telah ditetapkan.
"Agar target itu tercapai, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik, agar setiap permasalahan yang muncul dalam proses sertifikasi dapat segera dicari solusinya," tutur dia.
Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tavianto Noegroho mengatakan, target sertifikasi 621 bidang tanah akan diberikan kepada 26 satuan kerja yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat. Kendati begitu, secara jumlah lebih rendah dibanding target awal. (BACA JUGA: Ini Kronologi Aksi Koboi di Depan Kampus Unpad, Korban Yoga Ditembak 3 Kali )
"Target sertifikasi tahun 2020 ini semula sebanyak 804 bidang tanah, namun karena pandemi COVID-19, sehingga ada realokasi anggaran sertifikasi. Sehingga ada penyesuaian jumlah," kata Tavianto, Rabu (26/8/2020). (BACA JUGA: Kapolres Cimahi: Objek Wisata yang Abaikan Protokol Kesehatan Bakal Ditutup )
Selain ada realokasi anggaran, ujar dia, sertifikasi aset negara juga terbentur oleh kondisi pandemi. Meski begitu, dia bersyukur, tahun ini tetap bisa berusaha menyelesaikan ratusan sertifikasi aset negara. Proses ini, kata dia melibatkan Kanwil Pertanahan Provinsi Jawa Barat. (BACA JUGA: Viral Video Sepasang Kekasih Bercumbu di Atas Motor hingga Terjatuh )
Menurut dia, sertifikasi aset negara penting dilakukan sesuai amanat PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Juga sejalan dengan terbitnya Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa tanah.
"Bahwa seluruh BMN berupa tanah, harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, cq (tembusan) kementerian atau Lembaga yang menguasainya," ujar Tavianto.
Hari ini, kata dia, pihaknya telah mulai menyerahkan sertifikat BMN secara simbolis kepada perwakilan Kantor Pertanahan dan juga wakil dari satuan kerja.
Di antaranya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.
Tavianto mengakui, target sertifikasi tahun depan akan semakin banyak dan penuh tantangan. Namun pihaknya tetap harus optimistis menyelesaikan target yang telah ditetapkan.
"Agar target itu tercapai, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik, agar setiap permasalahan yang muncul dalam proses sertifikasi dapat segera dicari solusinya," tutur dia.
(awd)
Lihat Juga :
