Wakil Ketum Partai Perindo Ferry Kurnia Nilai Demokrasi Indonesia Cacat
Sabtu, 31 Agustus 2024 - 18:23 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, proses demokrasi di Indonesia saat ini terbilang catat. Foto: SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, proses demokrasi di Indonesia saat ini terbilang catat. Salah satunya terlihat dari kebebasan sipil yang belum terlindungi dengan baik.
Begitu disampaikan Ferry Kurnia saat menjadi narasumber dalam Dialog Kebangsaan bertajuk 'Merawat Ke-Indonesia-an Kita: Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Perhelatan Pilpres' yang digelar Satu Indonesia di Kota Bandung, Sabtu (31/8/2024).
“Saya harus bilang bahwa kita ini demokrasi yang cacat, itu hasil dari the economist the intelligence unit, bahwa kita peringkatnya masih dalam 65-an, dan dari freedom house juga seperti itu bahwa Indonesia itu masih dibawah,” ucap Ferry.
Baca Juga: Ferry Kurnia Tegaskan Partai Perindo Inklusif, Ini Buktinya
Ferry mengatakan, penyebab dari peringkat Indonesia yang masih berada di angka 65 ini salah satunya dinilai dari kebebasan sipil.
“Kalau indikatornya kelembagaan gak ada problem, pemilu jalan, terus aktivitas kelembagaan yang lain jalan namun dalam konteks kebebasan sipil itu agak problem ternyata the economis intelegent itu melihat bahwa Indonesia belum masuk pada wilayah seperti itu,” jelasnya.
Menurut dia, dulu masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi saat terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden Indonesia di tahun 2014. Sosok yang lahir dari keluarga biasa namun bisa menjadi orang nomor satu di tanah air.
“Orang untuk menjadi pemimpin itu tidak hanya dari kalangan ningrat, tapi rakyat kebanyakan bisa memimpin republik ini, dan itu dibuktikan dengan hadirnya Pak Jokowi, 2014-2019 berlangsung, 2018-2024 berlangsung,” katanya.
Namun sayangnya, di era kepimpinan Jokowi ini justru demokrasi terus mengalami penurunan ditambah dengan banyaknya kasus.
“Ini yang sebenarnya menjadi catatan ketika kita bicara demokrasi, demokrasi itu tidak sebatas kita memilih saja dan menghasilkan seorang pemimpin, tapi sejatinya demokrasi adalah kedaulatan rakyat,” terangnya.
Oleh karena itu, kedaulatan rakyat ini menjadi catatan penting bersama dimana pada pemerintahan Prabowo yang akan datang harus lebih dikuatkan lagi.
“Jangan sampai masuk lagi pada era sebelum reformasi yang ada, jadi ada pembangunan ditingkatkan tapi kran demokrasi ditutup, jangan sampai itu terjadi lagi, biarkan demokrasi berjalan bagus, tidak usah ada represintitas dari masyarakat,” tandasnya.
Begitu disampaikan Ferry Kurnia saat menjadi narasumber dalam Dialog Kebangsaan bertajuk 'Merawat Ke-Indonesia-an Kita: Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Perhelatan Pilpres' yang digelar Satu Indonesia di Kota Bandung, Sabtu (31/8/2024).
“Saya harus bilang bahwa kita ini demokrasi yang cacat, itu hasil dari the economist the intelligence unit, bahwa kita peringkatnya masih dalam 65-an, dan dari freedom house juga seperti itu bahwa Indonesia itu masih dibawah,” ucap Ferry.
Baca Juga: Ferry Kurnia Tegaskan Partai Perindo Inklusif, Ini Buktinya
Ferry mengatakan, penyebab dari peringkat Indonesia yang masih berada di angka 65 ini salah satunya dinilai dari kebebasan sipil.
“Kalau indikatornya kelembagaan gak ada problem, pemilu jalan, terus aktivitas kelembagaan yang lain jalan namun dalam konteks kebebasan sipil itu agak problem ternyata the economis intelegent itu melihat bahwa Indonesia belum masuk pada wilayah seperti itu,” jelasnya.
Menurut dia, dulu masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi saat terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden Indonesia di tahun 2014. Sosok yang lahir dari keluarga biasa namun bisa menjadi orang nomor satu di tanah air.
“Orang untuk menjadi pemimpin itu tidak hanya dari kalangan ningrat, tapi rakyat kebanyakan bisa memimpin republik ini, dan itu dibuktikan dengan hadirnya Pak Jokowi, 2014-2019 berlangsung, 2018-2024 berlangsung,” katanya.
Namun sayangnya, di era kepimpinan Jokowi ini justru demokrasi terus mengalami penurunan ditambah dengan banyaknya kasus.
“Ini yang sebenarnya menjadi catatan ketika kita bicara demokrasi, demokrasi itu tidak sebatas kita memilih saja dan menghasilkan seorang pemimpin, tapi sejatinya demokrasi adalah kedaulatan rakyat,” terangnya.
Oleh karena itu, kedaulatan rakyat ini menjadi catatan penting bersama dimana pada pemerintahan Prabowo yang akan datang harus lebih dikuatkan lagi.
“Jangan sampai masuk lagi pada era sebelum reformasi yang ada, jadi ada pembangunan ditingkatkan tapi kran demokrasi ditutup, jangan sampai itu terjadi lagi, biarkan demokrasi berjalan bagus, tidak usah ada represintitas dari masyarakat,” tandasnya.
(ams)
Lihat Juga :
