alexametrics

Pemprov Banten Gratiskan Pendidikan SMAN, SMKN dan SKhN

loading...
Pemprov Banten Gratiskan Pendidikan SMAN, SMKN dan SKhN
Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, Pemerintah Provinsi Banten menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh Negeri
A+ A-
SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, Pemerintah Provinsi Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada tahun 2018, Pemprov Banten menganggarkan BOSDA sebesar Rp400 miliar.

Total BOSDA dan BOS di Provinsi Banten berada di posisi nomor 2 tertinggi secara nasional. Untuk siswa SMA, total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5,4 juta.

Pada tahun 2019, di bidang pendidikan Pemprov Banten alokasikan anggaran Rp 1.13 triliun untuk penganggaran BOSDA, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu, Rp 970,47 miliar adalah untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN.



Program pendidikan gratis mampu mendongkrak angka partisipasi murni sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2017 angka partisisipasi murni sekolah sebesar 60,05 naik menjadi 62,02 di tahun 2018. Demikian pula dengan rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2017 selama 8,53 naik menjadi 8,62 pada tahun 2018.

Untuk infrastruktur pendidikan, pada tahun 2018 Pemprov Banten telah membangun unit sekolah baru (USB) sebanyak 8 sekolah. Sedangkan ruang kelas baru (RKB) terbangun 475 ruang kelas. Pada tahun 2019, Pemprov Banten telah membangun RKB sebanyak 44 ruang kelas.

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menurut Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) tidak ada masalah berarti. Terjadinya kerumunan di hari pertama PPDB 2019 yang menggunakan sistetem zonasi menurutnya masih kondisi wajar.

Gubernur WH pun sempat mengumpulkan para kepala sekolah SMA/SMK Negeri Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan untuk antisipasi dan berikan solusi permasalahan PPDB 2019.

"Sistem zonasi ini kan untuk pemerataan akses pendidikan. Namun kendalanya, sekolah terbatas tapi animo masyarakat besar," jelasnya.

Sementara ini Wakil Gubernur Andika Hazrumy turut memantau PPDB 2019 dengan meninjau langsung PPDB 2019 di SMAN 1 Kota Serang dan SMAN 2 Kota Tangerang Selatan. Menurutnya PPDB 2019 ada kemajuan dibanding dengan tahun sebelumnya.

"Pelaksanaan sistem zonasi untuk melebur sekolah favorit agar sekolah-sekolah merata kualitas dan fasilitasnya," ungkap Wagub Andika.
(atk)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak