Banyak Masalah, Kinerja Dinas Kesehatan Bulukumba Disoroti

BULUKUMBA - DPRD Kabupaten Bulukumba menyoroti kinerja Dinas Kesehatan Bulukumba, karena munculnya sejumlah masalah di daerah tersebut.

Termasuk dana Jaminan Persalinan (Jampersal) 2019, untuk beberapa Puskesmas belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba.Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Bulukumba , Andi Soraya Widya Sari saat setelah melakukan kunjungan dalam agenda reses.



"Waktu kami turun reses, ternyata ada beberapa Puskesmas yang dia pakai jasa dan pelayanan jampersalnya itu masih ada yang belum terbayarkan," ungkap Andi Soraya, Senin, (25/08/2020).

Saat ini kata dia, masih menunggu itikad baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam hal ini Dinkes Bulukumba untuk membayarkan tunggakan tersebut.

Andi Soraya bahkan mengatakan, Komisi D akan mengusulkan Panitia Khusus (Pansus) jika Dinkes yang merupakan mitra kerjanya itu tidak segera menyelesaikan masalah tersebut.

"Jika tidak ada penyelesaian, kami dari komisi D mengusulkan ke fraksi untuk pembentukan Pansus, berarti kan naik tingkatannya," paparnya.

Pihaknya sementara menunggu rekap data dari Puskemas yang memiliki masalah, hal itu untuk memudahkannya diproses lebih lanjut.

Selain itu, Fraksi PKB juga meminta Pemkab untuk mengevaluasi Dinkes Bulukumba dari beberapa kasus yang terjadi, termasuk diantaranya Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan Non Kapitasi.

"Kami minta evaluasi Dinas Kesehatan biar tidak terulang kembali masalah yang sama, tapi Bupati maunya biarkan dulu berjalan proses hukum," jelas Legistator Fraksi PKB ini.

Sementara itu, Legislator Golkar Bulukumba, Juandy Tandean, mencurigai horor tenaga PSC Bulukumba diduga disunat. Kecurigaan itu muncul karena anggaran makan minum pegawai PSC Bulukumba, telah dicairkan 100 persen oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Kami telah konfirmasi langsung kepada salah satu pegawai di PSC ternyata selama 6 bulan di tahun 2019 itu tidak terbayarkan," jelasnya.

Kondisi semakin parah, setelah dirinya kembali menemukan tidak adanya pembayaran yang dilakukan bahkan sejak 2018 lalu.

"Begitupun tahun 2018 ada enam bulan yang belum terbayarkan oleh Dinkes. Entahlah siapa yang melakukan semua itu," jelasnya.

Pengusaha meubel ini mengaku telah menemukan bukti tanda terima uang yang diberikan oleh bendahara Dinkes Bulukumba kepada koordinator PSC.

"Kami yakin 100 persen koordinator telah memegang uang makan minum pegawai, namun tidak menyampaikan kepada pegawai PSC Bulukumba," tuturnya.