Penyaluran Bantuan Modal untuk UMKM Harus Tepat Sasaran
Selasa, 25 Agustus 2020 - 17:18 WIB
loading...
Bantuan modal untuk UMKM di Makassar diharap bisa tepat sasaran. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Penyaluran bantuan modal bagi UMKM di Kota Makassar , diharapkan bisa tepat sasaran. Pasalnya tidak semua usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) dianggap terkena dampak sehingga pemerintah perlu jeli untuk memberikan bantuan.
Diketahui Pemerintah Pusat mulai menyalurkan bantuan bagi UMKM bagi usaha yang terkena dampak COVID-19. Hal ini guna membantu pemulihan kembali ekonomi UMKM di Indonesia.
Baca Juga: BRI Salurkan Banpres Rp1,64 Triliun ke Lebih dari 683 Ribu UMKM
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi Keuangan DPRD Kota Makassar Nurul Hidayat yang ditemui berharap banyak bantuan ini bisa terealisasi dengan baik
"Yang jelas harapanku itu semoga apa yang diharapkan terealisasi, tidak ada lagi penyelewengan dan manfaat masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa terbantu dengan adanya ini," kata legislator Golkar tersebut.
Dikatakan Nurul, peruntukan dana bantuan tersebut khusus bagi yang terdampak COVID-19 , sehingga pengawasan pemkot juga dianggap penting setelah anggaran telah sampai sepenuhnya ke UMKM. instansi yang diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi juga perlu memilah UMKM mana saja yang layak atau tidak.
Diketahui Pemerintah Pusat mulai menyalurkan bantuan bagi UMKM bagi usaha yang terkena dampak COVID-19. Hal ini guna membantu pemulihan kembali ekonomi UMKM di Indonesia.
Baca Juga: BRI Salurkan Banpres Rp1,64 Triliun ke Lebih dari 683 Ribu UMKM
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi Keuangan DPRD Kota Makassar Nurul Hidayat yang ditemui berharap banyak bantuan ini bisa terealisasi dengan baik
"Yang jelas harapanku itu semoga apa yang diharapkan terealisasi, tidak ada lagi penyelewengan dan manfaat masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa terbantu dengan adanya ini," kata legislator Golkar tersebut.
Dikatakan Nurul, peruntukan dana bantuan tersebut khusus bagi yang terdampak COVID-19 , sehingga pengawasan pemkot juga dianggap penting setelah anggaran telah sampai sepenuhnya ke UMKM. instansi yang diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi juga perlu memilah UMKM mana saja yang layak atau tidak.
Lihat Juga :
