Bacagub Eko Suwarni 30 Tahun Jadi Jaksa dan Jabat Dewan Pakar Hukum Kades se-Jateng
Kamis, 18 Juli 2024 - 06:11 WIB
loading...
Jaksa utama di Kejagung, Eko Suwarni yang siap maju Bacagub Jateng di Pilgub Jateng 2024 memiliki banyak pengalaman di bidang penegakan hukum. Foto/Ist
A
A
A
SEMARANG - Jaksa utama di Kejaksaan Agung (Kejagung), Eko Suwarni yang digadang-gadang jadi Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jateng di Pilgub Jateng 2024 memiliki banyak pengalaman di bidang penegakan hukum.
Berkecimpung 30 tahun jadi jaksa jadi modal utamanya di kontestasi Pilgub Jateng ini. Sekaligus juga jadi bekal utama jika nantinya dipercaya untuk memimpin Provinsi Jateng.
Baca juga: KPU Pastikan Gunakan Sirekap di Pilkada Serentak 2024
Eko saat ini ditugaskan membantu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia rutin terjun langsung ke desa-desa, memberikan pemahaman hukum khususnya kepada kepala desa.
Eko juga saat ini tercatat sebagai Dewan Pakar Hukum Kepala Desa se-Jateng.
“Teman-teman kepala desa merasa nyaman, kalau saya turun langsung untuk memberikan konsultasi hukum gratis,” kata Eko dalam keterangannya Rabu (17/7/2024).
Bersama dengan kepolisian dan kejaksaan, Eko Suwarni ikut memberikan pemahaman bagi kepala desa tentang pengelolaan dana desa, aser desa, hingga proyek-proyek desa.
Baca juga: Bawaslu Waspadai Kecanggihan Artificial Intelligence di Pilkada Serentak 2024
Menurut dia, konsultasi dan solusi yang diberikan kepada para kepala desa tersebut bertujuan untuk mencegah kepala pemerintahan di tingkat terbawah itu tidak terjerumus pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dia mengusung visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sesuai pengamalan sila kelima Pancasila. Dia yakini visi keadilan bagi seluruh rakyat harus dimulai dari bawah alias akar rumput.
Artinya dalam mewujudkan pembangunan yang dimulai dari akar rumput harus memenuhi rasa keadilan.
"Mewujudkan Jawa Tengah yang adil, makmur, dan sejahtera melalui pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat," lanjutnya.
Pengalaman tugasnya sebagai jaksa, Eko Suwarni kerap terlibat di kasus-kasus besar. Di antaranya terlibat langsung pelaksanaan eksekusi mati terpidana narkoba, penanganan kasus terorisme, penanganan kasus bantuan sosial di Kementerian Pertanian hingga mengawal proyek-proyek strategis di berbagai kementerian.
Berkecimpung 30 tahun jadi jaksa jadi modal utamanya di kontestasi Pilgub Jateng ini. Sekaligus juga jadi bekal utama jika nantinya dipercaya untuk memimpin Provinsi Jateng.
Baca juga: KPU Pastikan Gunakan Sirekap di Pilkada Serentak 2024
Eko saat ini ditugaskan membantu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia rutin terjun langsung ke desa-desa, memberikan pemahaman hukum khususnya kepada kepala desa.
Eko juga saat ini tercatat sebagai Dewan Pakar Hukum Kepala Desa se-Jateng.
“Teman-teman kepala desa merasa nyaman, kalau saya turun langsung untuk memberikan konsultasi hukum gratis,” kata Eko dalam keterangannya Rabu (17/7/2024).
Bersama dengan kepolisian dan kejaksaan, Eko Suwarni ikut memberikan pemahaman bagi kepala desa tentang pengelolaan dana desa, aser desa, hingga proyek-proyek desa.
Baca juga: Bawaslu Waspadai Kecanggihan Artificial Intelligence di Pilkada Serentak 2024
Menurut dia, konsultasi dan solusi yang diberikan kepada para kepala desa tersebut bertujuan untuk mencegah kepala pemerintahan di tingkat terbawah itu tidak terjerumus pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dia mengusung visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sesuai pengamalan sila kelima Pancasila. Dia yakini visi keadilan bagi seluruh rakyat harus dimulai dari bawah alias akar rumput.
Artinya dalam mewujudkan pembangunan yang dimulai dari akar rumput harus memenuhi rasa keadilan.
"Mewujudkan Jawa Tengah yang adil, makmur, dan sejahtera melalui pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat," lanjutnya.
Pengalaman tugasnya sebagai jaksa, Eko Suwarni kerap terlibat di kasus-kasus besar. Di antaranya terlibat langsung pelaksanaan eksekusi mati terpidana narkoba, penanganan kasus terorisme, penanganan kasus bantuan sosial di Kementerian Pertanian hingga mengawal proyek-proyek strategis di berbagai kementerian.
(shf)
Lihat Juga :
