Dewan Sebut Sistem Perencanaan Dinas Perumahan Bulukumba Tidak Beres
Minggu, 23 Agustus 2020 - 21:06 WIB
loading...
Dewan menyebut perencanaan Dinas Perumahan Kabupaten Bulukumba tidak beres. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
BULUKUMBA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menilai sistem perencanaan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan tidak beres. Hal itu dianggap menjadi penyebab banyaknya pekerjaan yang terbengkalai.
Anggota Komisi C DPRD Bulukumba, Andi Zulkarnain Pangki dalam rapat dengar pendapat (RDP) mengatakan, Komisi C menemukan banyaknya utang yang belum terbayarkan, bahkan hingga tahun pekerjaan tahun 2018.
Baca juga: Honor Petugas Medis Kerap Terlambat, DPRD Evaluasi Dinkes Bulukumba
“Waktu monitoring kami mendapati banyak kegiatan-kegiatan yang tidak selesai 100%. Ada yang selesai tapi tidak tepat sasaran ke masyarakat,” katanya, Minggu (23/8/2020).
Ketua Fraksi PAN itu melanjutkan, realisasi anggaran saat ini pada dinas tersebut baru rampung sekitar 70%, namun sisa anggaran tentunya harus tertuang di sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
“Nah sisa anggaran itu seharusnya dibayarkan utang-utang yang belum tuntas kemarin, bahkan utang yang ada di tahun 2018 itu,” tuturnya.
Menurut Andi Nain sapaan akrab Andi Zulkarnain Pangki, berapapun anggaran yang tersisa dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba harus tertuang ke SiLPA.
Anggota Komisi C DPRD Bulukumba, Andi Zulkarnain Pangki dalam rapat dengar pendapat (RDP) mengatakan, Komisi C menemukan banyaknya utang yang belum terbayarkan, bahkan hingga tahun pekerjaan tahun 2018.
Baca juga: Honor Petugas Medis Kerap Terlambat, DPRD Evaluasi Dinkes Bulukumba
“Waktu monitoring kami mendapati banyak kegiatan-kegiatan yang tidak selesai 100%. Ada yang selesai tapi tidak tepat sasaran ke masyarakat,” katanya, Minggu (23/8/2020).
Ketua Fraksi PAN itu melanjutkan, realisasi anggaran saat ini pada dinas tersebut baru rampung sekitar 70%, namun sisa anggaran tentunya harus tertuang di sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
“Nah sisa anggaran itu seharusnya dibayarkan utang-utang yang belum tuntas kemarin, bahkan utang yang ada di tahun 2018 itu,” tuturnya.
Menurut Andi Nain sapaan akrab Andi Zulkarnain Pangki, berapapun anggaran yang tersisa dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba harus tertuang ke SiLPA.
Lihat Juga :
