alexametrics

Mudik 2019, Pemkab Pangandaran Siapkan 28 Pos Kesehatan

loading...
Mudik 2019, Pemkab Pangandaran Siapkan 28 Pos Kesehatan
Menjelang dan setelah musim mudik lebaran 2019 Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyiapkan 28 Pos Kesehatan. SINDOnews/Syamsul
A+ A-
PANGANDARAN - Menjelang dan setelah musim mudik lebaran 2019 Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyiapkan 28 Pos Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Yani Achmad Marzuki mengatakan, 28 Pos Kesehatan tersebut bakal ditempatkan di jalan protokol, jalan non protokol dan jalan lokasi objek wisata.

"Untuk jalan protokol akan dibangun 9 Pos Kesehatan, jalan non protokol 6 Pos Kesehatan dan tempat wisata 11 Pos Kesehatan," kata Yani.



Yani menambahkan, untuk Pos Kesehatan terpadu rencananya akan dibangun 2 Pos Kesehatan. "Selama mudik sebelum dan sesudah Idul Fitri kami bakal menurunkan 171 tim medis," tambahnya.

Selain tim medis, Pemkab Pangandaran juga bakal menurunkan 24 dokter dan 108 perawat. "Untuk mobil ambulance kami siapkan 24 unit beserta supir juga 6 unit motor oprasional dan 15 tim monitoring," papar Yani.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengintruksikan seluruh OPD untuk melakukan koordinasi. "Pangandaran ini sebagai tempat tujuan wisata dunia, sudah sempatasnya mempersiapkan diri untuk menghadapi libur lebaran yang cukup panjang," kata Jeje.

Setiap lebaran, pengunjung akan mengalami kenaikan, untuk itu, perlua ada penanganan dari semua sektor dan pengamanannya. "Yang paling harus diperhatikan adalah masalah pengaturan lalu lintas, baik di kawasan objek wisata, maupun di jalan raya," tambahnya.

Biasanya saat musim libur, tingkat kemacetan di tempat wisata tinggi karena kapasitas jalan yang tidak mampu menampung kendaraan wisatawan. "Lahan parkir yang terbatas selalu menjadi masalah setiap liburan, kita tidak lagi mengijinkan masyarakat untuk memungut parkir sembarangan," terang Jeje.

Jeje menegaskan, jangan sampai ada penarikan parkir disembarang tempat, jika warga yang mau menyediakan lahan parkir di lahan pribadi, wajib menempuh perijinan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
(nag)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak