Perusahaan Tambang Pasir Dinilai Cemari Sungai di Natuna
Rabu, 05 Juni 2024 - 22:52 WIB
loading...
Aktivitas perusahaan tambang pasir di Bunguran Utara, Natuna dinilai berdampak negatif ke lingkungan. Air sungai jadi berubah warna hingga membuat warga resah. Foto/iNews TV/Aflie Al Rasyid
A
A
A
NATUNA - Aktivitas perusahaan tambang pasir di Kecamatan Bunguran Utara, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) dinilai telah memberikan dampak negatif pada lingkungan setempat. Pasalnya warna air sungai di daerah tersebut mengalami perubahan dan membuat warga resah.
Aktivis Lingkungan sekaligus Leader Komunitas Jelajah Bahari Natuna (JBN) Kabupaten Natuna, Cherman mengatakan, salah satu indikator air tercemar adalah adanya perubahan warna pada air.
Baca juga: Penyelundupan 10 Ton Pasir Timah di Perairan Natuna Digagalkan
"Sebelum ada aktifitas penambangan, setiap hujan pasti keruh tapi bukan kuning begini. Dulu juga warga tahu kalau hujan keruh, tapi keruhnya seperti air teh dampak dari akar kayu, kalau ini kan dampak dari sedimen lumpur," ucap Cherman, Rabu (05/06/2024).
Ia menerangkan, sedimen lumpur yang berada di air tersebut akan merusak ekosistem yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian warga setempat.
"Tempat berkembang biak bibit ikan, kerapu, kepiting dan udang juga pastinya akan rusak dan berdampak pada mata pencaharian warga. Mungkin dua atau tiga tahun ke depan belum dirasakan oleh warga tetapi jika ini terus berlangsung, yakinlah lima atau enam tahun ke depan warga akan merasakan dampaknya secara nyata," katanya.
Oleh karena itu ia meminta pemerintah melakukan ulang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dari aktivitas penambangan agar tidak merugikan masyarakat.
Baca juga: Tahun Depan Pajak Tambang Pasir Kuarsa di Natuna Naik 4 Persen
Ia menegaskan, dirinya sejak awal telah mengingatkan tokoh masyarakat setempat akan dampak tersebut jauh sebelum adanya aktifitas penambangan.
"Baru saja beroperasi kegiatan tambang sudah kelihatan dampak nyata. Karena itu saya berharap kajian amdal perlu ditinjau kembali dan warga jika setuju adanya tambang maka harus siap menerima risiko dari dampak penambangan. Serta perusahaan tambang harus bertanggung jawab atas dampak tersebut," imbuhnya.
Selain itu, dirinya berharap pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan izin pertambangan. Pasalnya keuntungan dari tambang tidak akan mampu memulihkan alam seperti semula.
Dia menyayangkan kegiatan seperti ini akan jelas nyata mengancam keberlangsungan alam Natuna yang merupakan kawasan pulau terdepan NKRI. Selain itu juga berpotensi mengancam terwujudnya Natuna sebagai UNESCO Global Geoparks.
"Harusnya keasrian Pulau Natuna ini dijaga dengan baik. Jadikan pulau ini sebagai warisan dunia," katanya.
Dia menuturkan, peningkatan kesejahteraan warga Natuna dengan pendekatan ekonomi berkelanjutan akan lebih baik dari pada merusak alam.
Hal itu lantaran potensi alam Natuna sangat berlimpah dan lebih dari cukup untuk mensejahterakan penduduk Natuna yang berjumlah kurang lebih 82 ribu jiwa.
"Banyak sektor yang bisa dikembangkan secara ramah lingkungan. Seharusnya kalau ingin sejahtera, warga setempat harus memanfaatkan alam secara berkelanjutan bukan malah merusak," pungkasnya.
Aktivis Lingkungan sekaligus Leader Komunitas Jelajah Bahari Natuna (JBN) Kabupaten Natuna, Cherman mengatakan, salah satu indikator air tercemar adalah adanya perubahan warna pada air.
Baca juga: Penyelundupan 10 Ton Pasir Timah di Perairan Natuna Digagalkan
"Sebelum ada aktifitas penambangan, setiap hujan pasti keruh tapi bukan kuning begini. Dulu juga warga tahu kalau hujan keruh, tapi keruhnya seperti air teh dampak dari akar kayu, kalau ini kan dampak dari sedimen lumpur," ucap Cherman, Rabu (05/06/2024).
Ia menerangkan, sedimen lumpur yang berada di air tersebut akan merusak ekosistem yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian warga setempat.
"Tempat berkembang biak bibit ikan, kerapu, kepiting dan udang juga pastinya akan rusak dan berdampak pada mata pencaharian warga. Mungkin dua atau tiga tahun ke depan belum dirasakan oleh warga tetapi jika ini terus berlangsung, yakinlah lima atau enam tahun ke depan warga akan merasakan dampaknya secara nyata," katanya.
Oleh karena itu ia meminta pemerintah melakukan ulang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dari aktivitas penambangan agar tidak merugikan masyarakat.
Baca juga: Tahun Depan Pajak Tambang Pasir Kuarsa di Natuna Naik 4 Persen
Ia menegaskan, dirinya sejak awal telah mengingatkan tokoh masyarakat setempat akan dampak tersebut jauh sebelum adanya aktifitas penambangan.
"Baru saja beroperasi kegiatan tambang sudah kelihatan dampak nyata. Karena itu saya berharap kajian amdal perlu ditinjau kembali dan warga jika setuju adanya tambang maka harus siap menerima risiko dari dampak penambangan. Serta perusahaan tambang harus bertanggung jawab atas dampak tersebut," imbuhnya.
Selain itu, dirinya berharap pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan izin pertambangan. Pasalnya keuntungan dari tambang tidak akan mampu memulihkan alam seperti semula.
Dia menyayangkan kegiatan seperti ini akan jelas nyata mengancam keberlangsungan alam Natuna yang merupakan kawasan pulau terdepan NKRI. Selain itu juga berpotensi mengancam terwujudnya Natuna sebagai UNESCO Global Geoparks.
"Harusnya keasrian Pulau Natuna ini dijaga dengan baik. Jadikan pulau ini sebagai warisan dunia," katanya.
Dia menuturkan, peningkatan kesejahteraan warga Natuna dengan pendekatan ekonomi berkelanjutan akan lebih baik dari pada merusak alam.
Hal itu lantaran potensi alam Natuna sangat berlimpah dan lebih dari cukup untuk mensejahterakan penduduk Natuna yang berjumlah kurang lebih 82 ribu jiwa.
"Banyak sektor yang bisa dikembangkan secara ramah lingkungan. Seharusnya kalau ingin sejahtera, warga setempat harus memanfaatkan alam secara berkelanjutan bukan malah merusak," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
