Pj Gubernur Jawa Timur Ajak Semua Pihak Sukseskan Pilkada Serentak
Rabu, 05 Juni 2024 - 15:30 WIB
loading...
A
A
A
Dia menambahkan, semua pihak harus ikut berperan dan menaati aturan yang berlaku, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sampai saksi. Adhy meminta agar semua proses yang ada dilakukan dengan jujur, adil dan netral.
Adhy juga meminta agar masyarakat yang mempunyai hak pilih harus dijaga, tidak diintimidasi serta dijamin kebebasannya. Begitu pula Aparatur Negara, baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri harus ikut memperkuat sinergitas dalam menyukseskan setiap tahapan pemilu.
"Semua aparatur negara harus menjunjung tinggi netralitas, harus netral," tegasnya.
Dia mengatakan, upaya menyukseskan Pilgub Jatim 2024 bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengantisipasi segala potensi gangguan Pilgub Jatim, menaati semua aturan, dan mempercepat pencairan pendanaan pilkada serentak 2024.
Sementara untuk langkah antisipatif terhadap terjadinya gangguan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menghindari politisasi birokrasi dan posisi ASN harus netral. Kemudian, menghindari politik uang, mobilisasi isu SARA, intimidasi di ruang publik dan media, serta tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks maupun kampanye hitam.
Adhy menuturkan, pelanggaran pilkada harus ditindak secara tegas dan menggunakan jalur hukum.
"Setiap pelanggaran pilkada harus ditindak tegas, dan ketika terjadi sengketa hasil pilkada serentak semua pihak harus menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Di kesempatan ini, Adhy mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran pada pelaksanaan pilgub dan pilkada serentak 2024 di Jatim sebesar Rp1,08 triliun. Dana tersebut teralokasikan untuk KPU Jatim sebesar Rp845 miliar, Bawaslu Jatim Rp111,35 miliar, Polda Jatim Rp110 miliar, dan Kodam V/Brawijaya Rp20 miliar.
Adhy juga meminta agar masyarakat yang mempunyai hak pilih harus dijaga, tidak diintimidasi serta dijamin kebebasannya. Begitu pula Aparatur Negara, baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri harus ikut memperkuat sinergitas dalam menyukseskan setiap tahapan pemilu.
"Semua aparatur negara harus menjunjung tinggi netralitas, harus netral," tegasnya.
Dia mengatakan, upaya menyukseskan Pilgub Jatim 2024 bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengantisipasi segala potensi gangguan Pilgub Jatim, menaati semua aturan, dan mempercepat pencairan pendanaan pilkada serentak 2024.
Sementara untuk langkah antisipatif terhadap terjadinya gangguan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menghindari politisasi birokrasi dan posisi ASN harus netral. Kemudian, menghindari politik uang, mobilisasi isu SARA, intimidasi di ruang publik dan media, serta tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks maupun kampanye hitam.
Adhy menuturkan, pelanggaran pilkada harus ditindak secara tegas dan menggunakan jalur hukum.
"Setiap pelanggaran pilkada harus ditindak tegas, dan ketika terjadi sengketa hasil pilkada serentak semua pihak harus menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Di kesempatan ini, Adhy mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran pada pelaksanaan pilgub dan pilkada serentak 2024 di Jatim sebesar Rp1,08 triliun. Dana tersebut teralokasikan untuk KPU Jatim sebesar Rp845 miliar, Bawaslu Jatim Rp111,35 miliar, Polda Jatim Rp110 miliar, dan Kodam V/Brawijaya Rp20 miliar.
Lihat Juga :
