Fenomena No Viral No Justice, Senator Filep: Negara Wajib Menyediakan Rasa Keadilan

BANDUNG - Masyarakat tengah dihebohkan dengan kasus pelanggaran hukum di Tanah Air yang terkuak dalam beberapa hari belakangan ini. Persoalan hukum baru ditangani aparat penegak hukum usai kasus itu viral.

Bahkan, tak sedikit pula masyarakat yang mengunggah persoalan hukum yang dihadapinya ke media sosial guna mendapat dukungan dari masyarakat luas dalam memperjuangkan keadilan.



Terkait fenomena ini, Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma menilai, negara wajib menyediakan rasa keadilan bagi warga negara, bukan sebaliknya mereka yang mencari keadilan sehingga negara terkesan abai dalam perlindungan terhadap masyarakatnya sendiri.

“Ada anggapan di masyarakat bahwa penegakan hukum dan pencarian keadilan akan ditangani kalau kasusnya viral, terutama melalui media sosial. Di satu sisi kita bersyukur masyarakat melek hukum dan punya hati nurani hukum yang peka. Tapi di sisi lain pemerintah gagal mengayomi masyarakat, pemerintah gagal hadir dan menjadi pelindung masyarakat dan menyediakan rasa keadilan,” kata Filep, Kamis (23/5/2024).

Senator Filep menyinggung sejumlah kasus seperti bea cukai, kasus asuransi yang berjalan di tempat, kasus pidana yang terungkap kembali seperti kasus Vina Cirebon.

Kemudian, kasus pembunuhan yang sampai sekarang masih misteri misalnya pembunuhan Akseyna, mahasiswa UI yang sampai 8 tahun juga belum terungkap. Termasuk kasus pertanahan masyarakat adat.



Menurut Filep, sederet persoalan ini membuat publik menilai, masyarakat kecil sangat sulit mencari keadilan seandainya saja tidak viral. Filep pun memberi kritik tajam terhadap tugas negara sesuai amanat konstitusi.

“Sebagai contoh, persoalan investasi yang berdampak pada perampasan wilayah masyarakat Adat di Pulau Rempang. Masyarakat bahkan berhadapan dengan aparat. Atau Masyarakat Adat Rendu, di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, tempat dibangunnya Bendungan Lambo yang ditengarai merampas perkebunan, ruang hidup, dan tempat bahan baku tenun alami masyarakat disana,” urainya.



Filep menambahkan, catatan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebut sekitar 2.578.073 hektare wilayah adat dirampas oleh negara dan korporasi. Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 18B di mana negara seharusnya menghormati eksistensi masyarakat adat.

“Konstitusi sudah mengaturnya supaya ada keadilan, atau supaya masyarakat adat tidak bersusah payah mencari keadilan, karena harusnya pemerintahlah yang menyediakan keadilan itu. Bila kita cermati, persoalan pertanahan ini selalu berkait erat dengan pembangunan infrastruktur dan kini dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), ini harus menjadi bahan kajian dan evaluasi,” kata Filep.