Jadi Primadona Investor, Jabar Minta Pusat-Daerah Permudah Investasi
Kamis, 13 Agustus 2020 - 10:37 WIB
loading...
A
A
A
"Capaian ini sudah lebih rendah dari ekspektasi BKPM karena kami targetkan sekitar Rp 200 triliun (kuartal II)," ujarnya.
Menyikapi hal itu, Bahlil pun bertindak proaktif mengejar investor yang telah menyatakan komitmennya dan berkomunikasi dengan mereka untuk mengetahui hambatan yang dihadapi investor. Saat ini, kata Bahlil, BKPM telah memiliki Tim Mawar, yakni tim khusus yang dibentuk secara khusus untuk menggaet investor.
"Tim Mawar mengikuti per hari, menanyakan tiap hari ke investor dan meyakinkan mereka," kata Bahlil.
BKPM juga akan memfasilitasi permintaan investor jika mereka serius merealisasikan komitmennya. Terkait insentif fiskal, misalnya, investor yang baru mau datang maupun yang sudah datang sering menanyakan mengenai insentif pajak ke BKPM.
Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2019, kewenangan pemberian insentif fiskal sudah beralih dari Kementerian Keuangan ke BKPM. Aturan tersebut membuat pemberian insentif fiskal bisa dilakuan lebih cepat.
"BKPM tidak perlu lagi berlama-lama memutuskan pemberian insentif fiskal selama memenuhi kaidah yang diminta dalam Peraturan Menteri Keuangan," katanya.
Menyikapi hal itu, Bahlil pun bertindak proaktif mengejar investor yang telah menyatakan komitmennya dan berkomunikasi dengan mereka untuk mengetahui hambatan yang dihadapi investor. Saat ini, kata Bahlil, BKPM telah memiliki Tim Mawar, yakni tim khusus yang dibentuk secara khusus untuk menggaet investor.
"Tim Mawar mengikuti per hari, menanyakan tiap hari ke investor dan meyakinkan mereka," kata Bahlil.
BKPM juga akan memfasilitasi permintaan investor jika mereka serius merealisasikan komitmennya. Terkait insentif fiskal, misalnya, investor yang baru mau datang maupun yang sudah datang sering menanyakan mengenai insentif pajak ke BKPM.
Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2019, kewenangan pemberian insentif fiskal sudah beralih dari Kementerian Keuangan ke BKPM. Aturan tersebut membuat pemberian insentif fiskal bisa dilakuan lebih cepat.
"BKPM tidak perlu lagi berlama-lama memutuskan pemberian insentif fiskal selama memenuhi kaidah yang diminta dalam Peraturan Menteri Keuangan," katanya.
(msd)
Lihat Juga :
