Guru Besar UB Malang Sebut Jokowi Salah Ambil Kebijakan: Dunia Kampus Diremehkan dan Dipinggirkan!
Kamis, 08 Februari 2024 - 15:54 WIB
loading...
Guru Besar Hukum UB Malang Prof. Rachmat Safaat. Foto: MPI/Avirista Midaada
A
A
A
MALANG - Universitas Brawijaya (UB) Malang menyayangkan, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo tidak mengajak bicara akademisi ketika pengambilan keputusan. Hal ini membuat banyak keputusan pemerintah justru merugikan masyarakat.
Guru Besar Hukum UB Malang Prof. Rachmat Safa'at menyatakan, bila di luar negeri keputusan pengambilan kebijakan kampus-kampus dan akademisi diajak berbicara.
Tetapi hal berbeda di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini pemerintah seolah jalan sendiri.
Baca Juga: 5 Pernyataan Sikap Guru Besar Undip yang Prihatin dengan Pelanggaran Etika Demokrasi
”Para guru besar jangan dibuat remeh, di luar negeri setiappengambilan keputusan negara tanyanya ke Berkeley, ke kampus-kampus besar, lah kita dipinggirkan, perguruan tinggi di pinggirkan, seakan suara mereka tak punya makna,” kata Rachmat Safa'at, Kamis (8/2/2024).
Ironisnya ketika guru besar dan akademisi dosen dari berbagai kampus bersuara dan mengkritik pemerintah dianggap ditunggangi kepentingan politik. Hal ini yang membuatnya kecewa terhadap kebijakan pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo.
Guru Besar Hukum UB Malang Prof. Rachmat Safa'at menyatakan, bila di luar negeri keputusan pengambilan kebijakan kampus-kampus dan akademisi diajak berbicara.
Tetapi hal berbeda di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini pemerintah seolah jalan sendiri.
Baca Juga: 5 Pernyataan Sikap Guru Besar Undip yang Prihatin dengan Pelanggaran Etika Demokrasi
”Para guru besar jangan dibuat remeh, di luar negeri setiappengambilan keputusan negara tanyanya ke Berkeley, ke kampus-kampus besar, lah kita dipinggirkan, perguruan tinggi di pinggirkan, seakan suara mereka tak punya makna,” kata Rachmat Safa'at, Kamis (8/2/2024).
Ironisnya ketika guru besar dan akademisi dosen dari berbagai kampus bersuara dan mengkritik pemerintah dianggap ditunggangi kepentingan politik. Hal ini yang membuatnya kecewa terhadap kebijakan pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo.
Lihat Juga :
