Kritik Akademisi ke Jokowi Berlanjut, Guru Besar Universitas Brawijaya: Tak Ada Intervensi Kepentingan Politik
Kamis, 08 Februari 2024 - 11:41 WIB
loading...
A
A
A
Sistem politik ekonomi oligarki ini kian nampak ketika penguasa membangun elite, yang menguasai sumber daya alam.
"Sistem ini nampaknya pemerintah membangun elite, elite itu orang tertentu, di pengusaha dan pemerintah, untuk menguasai pengambilan keputusan di dewan, dan menguasai sumber daya alam. Sehingga yang lain nggak kebagian, elite oligarki ini tidak lebih dari 100 orang, mereka menguasai 60 persen kekayaan Indonesia, bahkan lebih sekitar 70-an. Selebihnya harus dibagi yang 30 persen itu dibagi ke rakyat Indonesia," kata Prof Rachmad Safa'at dikonfirmasi pada Kamis (8/2/2024)
Di sisi lain, korupsi semasa pemerintahan Presiden Jokowi kian subur. Bahkan indeks korupsi Indonesia di mata dunia kian meningkat. Beberapa negara di dunia, disebut Rachmad, menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang terkorup.
Baca juga: Petisi Bulaksumur Guru-guru Besar UGM Beri Peringatan untuk Jokowi
Padahal jika kekayaan alam itu dikelola dan dimanfaatkan untuk rakyat, kebutuhan rakyat bisa tercukupi.
"Kemudian yang ketiga ada persoalan di mana Jokowi membangun sistem otoritarian dengan menggerakkan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR, dan tentara, serta polisi, untuk berada dalam cengkraman politik. Sehingga anda lihat saja bagaimana calon presiden yang lain tiba-tiba dilarang oleh Polisi. Ini yang disebut dengan oligarki personal otoritarian," paparnya.
"Sistem ini nampaknya pemerintah membangun elite, elite itu orang tertentu, di pengusaha dan pemerintah, untuk menguasai pengambilan keputusan di dewan, dan menguasai sumber daya alam. Sehingga yang lain nggak kebagian, elite oligarki ini tidak lebih dari 100 orang, mereka menguasai 60 persen kekayaan Indonesia, bahkan lebih sekitar 70-an. Selebihnya harus dibagi yang 30 persen itu dibagi ke rakyat Indonesia," kata Prof Rachmad Safa'at dikonfirmasi pada Kamis (8/2/2024)
Di sisi lain, korupsi semasa pemerintahan Presiden Jokowi kian subur. Bahkan indeks korupsi Indonesia di mata dunia kian meningkat. Beberapa negara di dunia, disebut Rachmad, menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang terkorup.
Baca juga: Petisi Bulaksumur Guru-guru Besar UGM Beri Peringatan untuk Jokowi
Padahal jika kekayaan alam itu dikelola dan dimanfaatkan untuk rakyat, kebutuhan rakyat bisa tercukupi.
"Kemudian yang ketiga ada persoalan di mana Jokowi membangun sistem otoritarian dengan menggerakkan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR, dan tentara, serta polisi, untuk berada dalam cengkraman politik. Sehingga anda lihat saja bagaimana calon presiden yang lain tiba-tiba dilarang oleh Polisi. Ini yang disebut dengan oligarki personal otoritarian," paparnya.
Lihat Juga :
