Universitas Brawijaya Minta Pemerintah Tegakkan Etika Berpolitik dan Demokrasi
Selasa, 06 Februari 2024 - 12:58 WIB
loading...
Pembacaan pernyataan dari dewan profesor Universitas Brawijaya dan civitas akademik. Foto: MPI/Avirista Midaada
A
A
A
MALANG - Seruan pernyataan terancamnya demokrasi di Indonesia juga diserukan oleh sivitas akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang, ke pemerintah. Pada pernyataan kali ini terdapat ratusan sivitas akademi dari dewan profesor dan guru besar, dosen akademisi, dan para mahasiswa.
Pembacaan pernyataan sikap dilaksanakan di Gedung Rektorat UB, pada Selasa pagi (6/2/2024). Sebelumnya para akademisi yang terdiri dari dewan profesor, dosen akademisi, hingga perwakilan mahasiswa, di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).
Pernyataan sikap civitas akademi UB, mengenai penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia dibacakan oleh Prof. Sukir Maryanto selaku Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya (UB).
Baca Juga: IKA Unisma Malang Kritik Jokowi, Sebut Demokrasi Mati dan Presiden Harus Sadar Diri
Pada seruan yang dibacakan oleh Prof. Sukir Maryanto, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila.
Pembacaan pernyataan sikap dilaksanakan di Gedung Rektorat UB, pada Selasa pagi (6/2/2024). Sebelumnya para akademisi yang terdiri dari dewan profesor, dosen akademisi, hingga perwakilan mahasiswa, di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).
Pernyataan sikap civitas akademi UB, mengenai penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia dibacakan oleh Prof. Sukir Maryanto selaku Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya (UB).
Baca Juga: IKA Unisma Malang Kritik Jokowi, Sebut Demokrasi Mati dan Presiden Harus Sadar Diri
Pada seruan yang dibacakan oleh Prof. Sukir Maryanto, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila.
Lihat Juga :
