Universitas Brawijaya Minta Pemerintah Tegakkan Etika Berpolitik dan Demokrasi
Selasa, 06 Februari 2024 - 12:58 WIB
loading...
Pembacaan pernyataan dari dewan profesor Universitas Brawijaya dan civitas akademik. Foto: MPI/Avirista Midaada
A
A
A
MALANG - Seruan pernyataan terancamnya demokrasi di Indonesia juga diserukan oleh sivitas akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang, ke pemerintah. Pada pernyataan kali ini terdapat ratusan sivitas akademi dari dewan profesor dan guru besar, dosen akademisi, dan para mahasiswa.
Pembacaan pernyataan sikap dilaksanakan di Gedung Rektorat UB, pada Selasa pagi (6/2/2024). Sebelumnya para akademisi yang terdiri dari dewan profesor, dosen akademisi, hingga perwakilan mahasiswa, di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).
Pernyataan sikap civitas akademi UB, mengenai penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia dibacakan oleh Prof. Sukir Maryanto selaku Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya (UB).
Baca Juga: IKA Unisma Malang Kritik Jokowi, Sebut Demokrasi Mati dan Presiden Harus Sadar Diri
Pada seruan yang dibacakan oleh Prof. Sukir Maryanto, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila.
”Negara hukum sebagaimana yang dimaksud oleh UUD NKRI tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar, dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum,” kata Prof. Sukir Maryanto di Lobi Universitas Brawijaya.
Prof. Sukir menyatakan, penegakkan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan. Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem pengorganisasian negara dilakukan rakyat atau dengan persetujuan rakyat.
“Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini,” tegasnya.
Baca Juga: Sivitas Akademika Unpad Bandung Kritik Kualitas Demokrasi di Era Jokowi
”Ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” sambungnya.
Guru besar mitigasi bencana ini menjelaskan, perguruan tinggi kampus sebagai sumber mata air kebenaran mengimbau, agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila, tetap menjadi landasan politik berbangsa dan negara.
Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila.
Sebagai informasi, seruan pernyataan mengecam hilangnya etika berdemokrasi dan penegakan hukum terus berlanjut. Di Malang sejumlah kampus sudah menyatakan sikap mengecam sikap Presiden Joko Widodo yang disebut kehilangan etika moral pada demokrasi.
Tercatat beberapa akademisi kampus seperti Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Negeri Malang (UM), dan akademisi lintas kampus baik dari Universitas Widyagama, Universitas Merdeka, Universitas Kanjuruhan, Universitas Gajayana, yang menyuarakan sikap kritikan.
Pembacaan pernyataan sikap dilaksanakan di Gedung Rektorat UB, pada Selasa pagi (6/2/2024). Sebelumnya para akademisi yang terdiri dari dewan profesor, dosen akademisi, hingga perwakilan mahasiswa, di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).
Pernyataan sikap civitas akademi UB, mengenai penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia dibacakan oleh Prof. Sukir Maryanto selaku Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya (UB).
Baca Juga: IKA Unisma Malang Kritik Jokowi, Sebut Demokrasi Mati dan Presiden Harus Sadar Diri
Pada seruan yang dibacakan oleh Prof. Sukir Maryanto, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila.
”Negara hukum sebagaimana yang dimaksud oleh UUD NKRI tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar, dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum,” kata Prof. Sukir Maryanto di Lobi Universitas Brawijaya.
Prof. Sukir menyatakan, penegakkan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan. Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem pengorganisasian negara dilakukan rakyat atau dengan persetujuan rakyat.
“Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini,” tegasnya.
Baca Juga: Sivitas Akademika Unpad Bandung Kritik Kualitas Demokrasi di Era Jokowi
”Ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” sambungnya.
Guru besar mitigasi bencana ini menjelaskan, perguruan tinggi kampus sebagai sumber mata air kebenaran mengimbau, agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila, tetap menjadi landasan politik berbangsa dan negara.
Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila.
Sebagai informasi, seruan pernyataan mengecam hilangnya etika berdemokrasi dan penegakan hukum terus berlanjut. Di Malang sejumlah kampus sudah menyatakan sikap mengecam sikap Presiden Joko Widodo yang disebut kehilangan etika moral pada demokrasi.
Tercatat beberapa akademisi kampus seperti Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Negeri Malang (UM), dan akademisi lintas kampus baik dari Universitas Widyagama, Universitas Merdeka, Universitas Kanjuruhan, Universitas Gajayana, yang menyuarakan sikap kritikan.
(ams)
Lihat Juga :
