Pemprov Sulut Akan Bangun 4.000 Rumah Gratis

MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan membangun sedikitnya 4.000 rumah yang diperuntukkan bagi warga miskin yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Sulut.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven OE Kandouw saat mengikuti acara Mahi' E I Kite Musombang Dingangu Tembonang Wanua, di Tateli Raya Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Senin (28/5/2018) sore menegaskan, hasil lobi yang dilakukan Gubernur Olly Dondokambey kepada pemerintah pusat berhasil membuat Sulut mendapat jatah bedah rumah sebanyak 4.000 ribu unit rumah. Semuanya itu untuk menanggulangi kemiskinan di Sulut.

"Karena itu kemiskinan harus diatasi dengan kerja bersama, masyarakat harus jemput bola untuk perangi kemiskinan," katanya.

Akselerasi penanggulangan kemiskinan di Sulut, kata dia, berhasil menekan angka kemiskinan hingga menjadi 7,90% pada akhir September 2017 dari sebelumnya sebesar 8,20% pada September 2016. Pencapaian positif dan jauh di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 10,12%, itu mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan penanganan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak.

"Capaian ini tidak membuat kita merasa cukup, namun sebaliknya terus meningkatkan sinergitas dan kerja bersama kita, karena sangat disadari, kemiskinan hanya dapat diselesaikan dengan sinergitas dan sinkronisasi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta stakeholder terkait," jelasnya.

Wagub Kandouw optimistis, pencapaian yang telah ditorehkan itu akan semakin memperkuat komitmen semua pihak di Sulut untuk menanggulangi kemiskinan melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) yang digagas Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw.

"Sehingga sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 dapat tercapai," tandasnya.

Dia mengatakan, melalui Program ODSK itu pula Pemprov Sulut telah melakukan intervensi kebijakan, di antaranya kegiatan pemberian beasiswa miskin dan miskin berprestasi, bantuan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin yang belum ter-cover dalam BPJS dan KIS, pembangunan dan rehabilitasi RTLH, dan berbagai program yang menyentuh langsung sebagai upaya nyata terukur dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Untuk diketahui, salah satu syarat penerima semua bantuan sosial tersebut adanya data yang akurat. Karena itu Wagub Kandouw mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota khususnya perangkat daerah terkait serta para camat sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat melakukan verifikasi dan validasi data di daerah masing-masing guna mendapatkan data akurat.

"Karena dari data akurat akan lahir kebijakan yang efektif," pungkasnya.