Pemkot Diminta Antisipasi Keramaian Jelang Peringatan Kemerdekaan RI
loading...
Kerumunan warga saat menyaksikan lomba jelang peringatan Kemerdekaan RI beberapa tahun lalu. Di tengah pandemi COVID-19 tahun ini, warga diminta tak berkerumun demi mencegah penularan virus. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota (pemkot) Makassar diminta menyiapkan langkah antisipatif munculnya keramaian jelang peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun ini. Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Makassar , Ari Ashari Ilham.
"Kita semua sadar bahwa 17 Agustus itu hari besar, semua ingin merayakan dan ini perkumpulan massa perlu dibatasi, pastinya akan banyak terjadi perkumpulan, hal ini akan sulit diawasi kalau tidak dilakukan secara konsisten," ujar legislator Nasdem tersebut.
Lebih lanjut Ari meminta peran kelurahan untuk mengontrol daerahnya masing-masing. Mereka diminta berkoordinasi ke RT dan RW masing-masing untuk memastikan masyarakat tidak menggelar bentuk keramaian apapun yang berpotensi mejadi klaster penyebaran COVID-19 baru.
Ari juga mendesak pemerintah untuk secepatnya mengeluarkan regulasi yang jelas terkait hal ini, agar ada antisipasi yang dilakukan oleh kelurahan.
"Pemerintah kota sudah perlu mengeluarkan aturan yang jelas, perlu ada surat edaran yang mengatur semua teknis dan hal-hal apa saja yang harus dihindari," katanya lagi.
Menurut Ari, diperlukan pula pemetaan kepadatan penduduk dan area yang berpotensi membentuk titik keramaian pada 17-an nanti, sehingga nantinya pengawasan lebih mudah dilakukan.
"Karakter masyarakat itu beda, mungkin yang bagus pendidikannya lumayan enakji komunikasinya, tapi untuk pemukiman yang padat penduduk dan koordinasi perangkat pemerintahannya itu lemah kemungkinan bisa terjadi pengumpulan meski telah dilarang," tutur Ari.
"Kita semua sadar bahwa 17 Agustus itu hari besar, semua ingin merayakan dan ini perkumpulan massa perlu dibatasi, pastinya akan banyak terjadi perkumpulan, hal ini akan sulit diawasi kalau tidak dilakukan secara konsisten," ujar legislator Nasdem tersebut.
Lebih lanjut Ari meminta peran kelurahan untuk mengontrol daerahnya masing-masing. Mereka diminta berkoordinasi ke RT dan RW masing-masing untuk memastikan masyarakat tidak menggelar bentuk keramaian apapun yang berpotensi mejadi klaster penyebaran COVID-19 baru.
Ari juga mendesak pemerintah untuk secepatnya mengeluarkan regulasi yang jelas terkait hal ini, agar ada antisipasi yang dilakukan oleh kelurahan.
"Pemerintah kota sudah perlu mengeluarkan aturan yang jelas, perlu ada surat edaran yang mengatur semua teknis dan hal-hal apa saja yang harus dihindari," katanya lagi.
Menurut Ari, diperlukan pula pemetaan kepadatan penduduk dan area yang berpotensi membentuk titik keramaian pada 17-an nanti, sehingga nantinya pengawasan lebih mudah dilakukan.
"Karakter masyarakat itu beda, mungkin yang bagus pendidikannya lumayan enakji komunikasinya, tapi untuk pemukiman yang padat penduduk dan koordinasi perangkat pemerintahannya itu lemah kemungkinan bisa terjadi pengumpulan meski telah dilarang," tutur Ari.
(luq)
Lihat Juga :
