Viral Satpol PP Garut Tak Netral, Ketua DPP Perindo: Ini Tidak Etis
Kamis, 04 Januari 2024 - 07:55 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad didampingi Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung Barat Edi Nirwan. Foto/Ferry Bangkit R/MPI
A
A
A
BANDUNG BARAT - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad menyayangkan adanya anggota Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat yang mendeklarasikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan calon wakil presiden (cawapres).
Dia menegaskan hal itu tidak etis karena pegawai Satpol PP baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN merupakan bagian dari pemerintahan yang wajib menjaga netralitas di Pemilu 2024.
"Kita sudah bisa melihat misalnya ada komunitas Satpol PP itu memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, saya kira ini tidak etis karena yang namanya Satpol PP adalah bagian dari pemerintahan daerah," tegas Abdul Khaliq di Ngamprah, Bandung Barat, Kamis (3/1/2024).
Dia menegaskan pemberian sanksi kepada anggota Satpol PP Kabupaten Garut yang mendeklarasikan dukungan kepada salah satu kontestan di Pilpres 2024 itu harus diterapkan. Sebab, tindakan itu sudah melanggar dan bertentangan dengan aturan.
"Saya kira kalau video yang beredar maka pimpinan pemda setempat harus memberikan sanksi karena ini adalah tindakan yang bertentangan. Kita tidak melihat status per orang (ASN atau non ASN), tetapi yang kita lihat adalah Satpol PP ini kan rumpun yang tidak tidak terpisah dari aparatur pemerintahan daerah. Satpol PP tidak boleh dilibatkan dalam proses dukung-mendukung terhadap pasangan calon," beber Abdul Khaliq.
Dia menegaskan hal itu tidak etis karena pegawai Satpol PP baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN merupakan bagian dari pemerintahan yang wajib menjaga netralitas di Pemilu 2024.
"Kita sudah bisa melihat misalnya ada komunitas Satpol PP itu memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, saya kira ini tidak etis karena yang namanya Satpol PP adalah bagian dari pemerintahan daerah," tegas Abdul Khaliq di Ngamprah, Bandung Barat, Kamis (3/1/2024).
Dia menegaskan pemberian sanksi kepada anggota Satpol PP Kabupaten Garut yang mendeklarasikan dukungan kepada salah satu kontestan di Pilpres 2024 itu harus diterapkan. Sebab, tindakan itu sudah melanggar dan bertentangan dengan aturan.
"Saya kira kalau video yang beredar maka pimpinan pemda setempat harus memberikan sanksi karena ini adalah tindakan yang bertentangan. Kita tidak melihat status per orang (ASN atau non ASN), tetapi yang kita lihat adalah Satpol PP ini kan rumpun yang tidak tidak terpisah dari aparatur pemerintahan daerah. Satpol PP tidak boleh dilibatkan dalam proses dukung-mendukung terhadap pasangan calon," beber Abdul Khaliq.
Lihat Juga :
