11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Rawan Banjir dan Longsor, Kepala Daerah Diminta Waspada
Selasa, 26 Desember 2023 - 09:55 WIB
loading...
Sebanyak 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi rawan banjir dan longsor. Para kepala daerah di daerah tersebut diminta waspada. Foto/Dok.Sindonews
A
A
A
JAMBI - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi , Ismail menyatakan 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi rawan banjir dan longsor. Terutama di daerah pedesaan yang berada di pinggiran Sungai Batanghari.
“Hampir semua kabupaten dan kota berpotensi terjadi banjir termasuk Kerinci, Kota Sungai Penuh, Batanghari, Bungo, Merangin, Tebo, Sarolangun, Muarojambi, Kota Jambi dan Tanjab Barat serta Tanjab Timur,” ungkapnya, Selasa (26/12/2023).
Diakuinya, sejak intensitas hujan terus meningkat daerah yang sudah tergenang air di wilayah Tabir Ulu, Merangin, Lubuk Kambing Tanjab Barat dan Pulau Pandan, Sarolangun dan Bungo.
“Sampai saat ini, sudah ada informasi banjir bahkan ada juga terjadi banjir rob,” katanya.
Baca Juga: Longsor dan Banjir Terjang Sarolangun Jambi, Jalan Putus dan Ratusan Rumah Terendam
Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota agar melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi hal itu.
Selain banjir, imbuhnya, ada juga bencana lain yang berpotensi terjadi, seperti tanah longsor yang acap kali terjadi di Kabupaten Bungo, Kerinci, Kota Sungai Penuh, Merangin dan Kabupaten Sarolangun khususnya di Kecamatan Batangasai.
“Jadi puncak musim hujan ini menurut data BMKG terjadi pada Desember 2023 dan Januari 2024. Untuk itu kita harus waspada potensi cuaca ekstrem seperti kilat/petir dan angin kencang,” tuturnya.
Disamping itu, pihaknya juga telah menyurati seluruh kepala daerah Bupati dan Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
“Kami Provinsi Jambi sudah menindaklanjuti arahan dari BMKG Jambi dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB RI untuk mengambil langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman banjir, tanah longsor pada periode Desember 2023," ucapnya.
"Kami juga telah menyurati bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi belum lama ini"
Selain itu, Ismail juga meminta bupati dan Wali Kota untuk menyikapi tanda-tanda alam dengan meningkatkan koordinasi, kegiatan sosialisasi tentang peringatan dini bencana banjir serta meningkatkan upaya mitigasi.
Ismail juga berharap, agar bupati dan wali kota menghimpun semua kekuatan yang ada di daerah untuk bersama menghadapi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi ini.
"Jadi tidak hanya provinsi saja, saya harap kabupaten dan kota segera mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kejadian bencana hidrometeorologi,” tandasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman menambahkan, pemerintah kabupaten kota juga punya tanggung jawab terhadap kondisi daerahnya masing-masing.
Untuk Pemprov Jambi, tegasnya, dalam penanggulangan bencana masih memakai anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).
“BTT masih dipakai untuk menangani bencana ini. Kalau BTT tidak habis maka silpa, Insyaallah masih cukup. Paling tidak sampai akhir tahun ini karena bagian dari antisipasi dan tahun depan akan kita evaluasi,” katanya.
“Hampir semua kabupaten dan kota berpotensi terjadi banjir termasuk Kerinci, Kota Sungai Penuh, Batanghari, Bungo, Merangin, Tebo, Sarolangun, Muarojambi, Kota Jambi dan Tanjab Barat serta Tanjab Timur,” ungkapnya, Selasa (26/12/2023).
Diakuinya, sejak intensitas hujan terus meningkat daerah yang sudah tergenang air di wilayah Tabir Ulu, Merangin, Lubuk Kambing Tanjab Barat dan Pulau Pandan, Sarolangun dan Bungo.
“Sampai saat ini, sudah ada informasi banjir bahkan ada juga terjadi banjir rob,” katanya.
Baca Juga: Longsor dan Banjir Terjang Sarolangun Jambi, Jalan Putus dan Ratusan Rumah Terendam
Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota agar melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi hal itu.
Selain banjir, imbuhnya, ada juga bencana lain yang berpotensi terjadi, seperti tanah longsor yang acap kali terjadi di Kabupaten Bungo, Kerinci, Kota Sungai Penuh, Merangin dan Kabupaten Sarolangun khususnya di Kecamatan Batangasai.
“Jadi puncak musim hujan ini menurut data BMKG terjadi pada Desember 2023 dan Januari 2024. Untuk itu kita harus waspada potensi cuaca ekstrem seperti kilat/petir dan angin kencang,” tuturnya.
Disamping itu, pihaknya juga telah menyurati seluruh kepala daerah Bupati dan Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
“Kami Provinsi Jambi sudah menindaklanjuti arahan dari BMKG Jambi dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB RI untuk mengambil langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman banjir, tanah longsor pada periode Desember 2023," ucapnya.
"Kami juga telah menyurati bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi belum lama ini"
Selain itu, Ismail juga meminta bupati dan Wali Kota untuk menyikapi tanda-tanda alam dengan meningkatkan koordinasi, kegiatan sosialisasi tentang peringatan dini bencana banjir serta meningkatkan upaya mitigasi.
Ismail juga berharap, agar bupati dan wali kota menghimpun semua kekuatan yang ada di daerah untuk bersama menghadapi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi ini.
"Jadi tidak hanya provinsi saja, saya harap kabupaten dan kota segera mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kejadian bencana hidrometeorologi,” tandasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman menambahkan, pemerintah kabupaten kota juga punya tanggung jawab terhadap kondisi daerahnya masing-masing.
Untuk Pemprov Jambi, tegasnya, dalam penanggulangan bencana masih memakai anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).
“BTT masih dipakai untuk menangani bencana ini. Kalau BTT tidak habis maka silpa, Insyaallah masih cukup. Paling tidak sampai akhir tahun ini karena bagian dari antisipasi dan tahun depan akan kita evaluasi,” katanya.
(hri)
Lihat Juga :
