Masuk Akhir Tahun, 55.000 Peserta BPJS PBI Kota Bogor Dinonaktifkan
Senin, 04 Desember 2023 - 14:47 WIB
loading...
A
A
A
Sebab, berdasarkan laporan dari Dinkes Kota Bogor, saat ini peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor hampir mencapai 100%. “Seandainya kemampuan APBD Jawa Barat yang mencapai Rp50 triliun bisa membantu covering di Kota Bogor sampai 100%, ini akan sangat membantu pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kota Bogor,” jelasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan Pemkot Bogor, kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 1.069.102 dengan keaktifan peserta mencapai 79,84% menggunakan data penduduk kota Bogor 1.099.422 jiwa. Warga yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebanyak 30.320 jiwa.
Namun, dengan penonaktifan BPJS PBI melalui APBN justru menggagalkan harapan tersebut. "Penonaktifan kepesertaan BPJS PBI APBN ini sangat luar biasa dampaknya. Ini masalah sangat serius. Apalagi angka yang dihapus sangatlah besar,” ujarnya. Baca juga: APBD 2024 Kota Bogor Fokus Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat
Jika pertimbangannya efisiensi, harusnya yang dihapus adalah belanja yang lain. ”Sedangkan layanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu menjadi prioritas," jelasnya.
Dia pun akan segera menggelar komunikasi dengan DPR melalui komisi IX. Disamping itu, dia akan meminta Komisi IV DPRD Kota Bogor segera menjadwalkan rapat kerja dengan Dinsos, Dinkes dan BPJS Kesehatan Kota Bogor.
Berdasarkan data yang disampaikan Pemkot Bogor, kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 1.069.102 dengan keaktifan peserta mencapai 79,84% menggunakan data penduduk kota Bogor 1.099.422 jiwa. Warga yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebanyak 30.320 jiwa.
Namun, dengan penonaktifan BPJS PBI melalui APBN justru menggagalkan harapan tersebut. "Penonaktifan kepesertaan BPJS PBI APBN ini sangat luar biasa dampaknya. Ini masalah sangat serius. Apalagi angka yang dihapus sangatlah besar,” ujarnya. Baca juga: APBD 2024 Kota Bogor Fokus Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat
Jika pertimbangannya efisiensi, harusnya yang dihapus adalah belanja yang lain. ”Sedangkan layanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu menjadi prioritas," jelasnya.
Dia pun akan segera menggelar komunikasi dengan DPR melalui komisi IX. Disamping itu, dia akan meminta Komisi IV DPRD Kota Bogor segera menjadwalkan rapat kerja dengan Dinsos, Dinkes dan BPJS Kesehatan Kota Bogor.
(poe)
Lihat Juga :
