Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jaksa KPK Tuntut Eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana 5 Tahun Penjara
loading...
Terdakwa kasus suap proyek Bandung Smart City, Yana Mulyana dituntut lima tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Jaksa Penuntut KPK. Foto/MPI/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Terdakwa kasus suap proyek Bandung Smart City, Yana Mulyana dituntut lima tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tuntutan kepada mantan Wali Kota Bandung itu dibacakan Jaksa KPK, Tony Indra dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (29/11/2023).
Jaksa KPK menilai, Yana Mulyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tindak pidana pemberantasan korupsi.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yana Mulyana dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah. Subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan 3," ucap Tony.
Dalam tuntutan ini, Jaksa KPK juga memberikan beberapa hal yang meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa KPK menilai tindakan Yana Mulyana tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.
"Hal yang meringankan, terdakwa terus terang atas perbuatannya sendiri, mempunyai tanggungan keluarga, sopan dan menghargai persidangan. Kemudian belum pernah dihukum," kata Tony.
Selain itu, Jaksa KPK juga menghukum Yana Mulyana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp455,7 juta, 14.512 dolar Singapura, 645.000 yen, USD3.000. Adapun jika terdakwa tidak mampu membayar maka akan dikenakan kurungan penjara.
"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan tetap, bisa diganti ipidana penjara selama 2 tahun," ungkapnya.
Selanjutnya, Yana Mulyana juga diberikan tambahan tuntutan yaitu pencabutan hak dipilih untuk jabatan publik selama tiga tahun. Jaksa Pentut KPK memohon agar majelis hakim mengabulkan semua tuntutan itu.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok," katanya.
Sementara itu, Yana Mulyana mengatakan, dirinya akan mengajukan nota pembelaan atau Pledoi pada persidangan ke depan. Dia juga meminta doa agar terus diberikan kemudahan.
"Akan saya susun nota Pledoi. Ini tahapan yang saya harus jalani, minta didoakan saja," ujar Yana.
Tuntutan kepada mantan Wali Kota Bandung itu dibacakan Jaksa KPK, Tony Indra dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (29/11/2023).
Jaksa KPK menilai, Yana Mulyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tindak pidana pemberantasan korupsi.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yana Mulyana dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah. Subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan 3," ucap Tony.
Dalam tuntutan ini, Jaksa KPK juga memberikan beberapa hal yang meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa KPK menilai tindakan Yana Mulyana tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.
"Hal yang meringankan, terdakwa terus terang atas perbuatannya sendiri, mempunyai tanggungan keluarga, sopan dan menghargai persidangan. Kemudian belum pernah dihukum," kata Tony.
Selain itu, Jaksa KPK juga menghukum Yana Mulyana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp455,7 juta, 14.512 dolar Singapura, 645.000 yen, USD3.000. Adapun jika terdakwa tidak mampu membayar maka akan dikenakan kurungan penjara.
"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan tetap, bisa diganti ipidana penjara selama 2 tahun," ungkapnya.
Selanjutnya, Yana Mulyana juga diberikan tambahan tuntutan yaitu pencabutan hak dipilih untuk jabatan publik selama tiga tahun. Jaksa Pentut KPK memohon agar majelis hakim mengabulkan semua tuntutan itu.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok," katanya.
Sementara itu, Yana Mulyana mengatakan, dirinya akan mengajukan nota pembelaan atau Pledoi pada persidangan ke depan. Dia juga meminta doa agar terus diberikan kemudahan.
"Akan saya susun nota Pledoi. Ini tahapan yang saya harus jalani, minta didoakan saja," ujar Yana.
(shf)
Explore More